Achmad Rofai: KPK Minta Dokumen Soal Pasar Pagi Kota Tegal, Ada Apa?

Persoalan sengketa pengelolaan Pasar Pagi Kota Tegal tampaknya mulai disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Achmad Rofai: KPK Minta Dokumen Soal Pasar Pagi Kota Tegal, Ada Apa?
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
AUDIENSI - Pjs Walikota Tegal Achmad Rofai menerima audiensi dari perwakilan pedagang pasar pagi Kota Tegal, Senin (16/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL- Persoalan sengketa pengelolaan Pasar Pagi Kota Tegal tampaknya mulai disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masalah pengelolaan antara Pemkot Tegal dan investor yang berdampak ke pedagang di Blok B dan C Pasar Pagi diduga menimbulkan kerugian negara.

Pjs Wali Kota Tegal, Achmad Rofai, menuturkan petugas KPK sudah menemuinya beberapa waktu yang lalu untuk meminta dokumen-dokumen terkait Pasar Pagi.

"Dengan tim KPK, kami telah menjelaskan secara jelas permasalahan yang ada. Mereka juga meminta data-data soal Pasar Pagi dan Pasar Sore, kalau- kalau ternyata ada kerugian negara," kata Achmad Rofai, Jumat (27/4/2018).

Ia yakin KPK akan independen dalam menangani permasalahan ini.

"Mereka pastinya akan mempelajari secara detail. Kita tunggu saja hasilnya," ucapnya.

Sebelumnya, dalam mengurai benang kusut pengelolaan Pasar Pagi, Pemkot Tegal sebenarnya telah membentuk tim.

Fungsinya untuk mengkaji permasalahan awal perjanjian Pemkot Tegal pada 1991 dengan investor dalam pengelolaan pasar.

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik pengelolaan Pasar Pagi berawal dari pemutusan perjanjian kontrak oleh Pemkot Tegal secara sepihak.

Investor pun menggugat ke pengadilan. Pada proses hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) memenangkan investor dan meminta pemkot membayar ganti rugi ditambah denda dengan total sebesar Rp 12 miliar.

Aset yang ada pun masih dikelola investor. Beberapa waktu terakhir, pedagang mengeluhkan biaya sewa kios yang terlalu mahal bagi pedagang kecil yang mencapai Rp 24 juta pertahun.

Biaya sewa dibayarkan kepada investor. Beberapa waktu lalu, pedagang melakukan demo menuntut agar aset dikembalikan ke pemkot agar biaya sewa tidak mahal. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved