Liputan Khusus

Hanya 10 Persen Kasus Pidana Anak Diselesaikan Secara Pantas

‎Kasus-kasus kriminal atau pidana tak jarang yang melibatkan anak-anak di dalamnya, baik sebagai korban maupun pelaku.

Hanya 10 Persen Kasus Pidana Anak Diselesaikan Secara Pantas
IST
Polisi di kantor Polsek Gunungpati mengecek senjata yang dibawa remaja yang diduga akan tawuran, Sabtu (6/1/2018) jelang tengah malam. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - ‎Dewasa ini, kasus-kasus kriminal atau pidana tak jarang yang melibatkan anak-anak di dalamnya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, tak boleh diberlakukan sama dengan pelaku dewasa.

"Dalam kerangka hukum, mulai dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan aturan serta instruksi teknis lain, mensyaratkan agar penyelesaian kasus pidana yang menyangkut anak, sedapat mungkin dijauhkan dari proses hukum pidana formal," kata Koordinator LBH Ansor Jateng,‎ Denny Septiviant, kepada Tribun Jateng.

Namun demikian, menurut Denny, masih banyak kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pidana secara umum. Sehingga, dikatakan, hal itu secara otomatis dapat berpotensi menghilangkan hak-hak anak.

Dipaparkan, berdasarkan dari yang diperolehnya dari ‎Kanwil Kemenkumham Jateng, per-Maret 2018 terdapat 106 anak dengan status anak pidana.

Sementara, 1.412 anak lainnya menjalani proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, red), dengan berbagai kegiatan. Semisal, ‎pelatihan keterampilan, konseling dan pendidikan.

"Dari data ini baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara nasional di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan.

"Yang menghawatirkan adalah, dari jumlah itu sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas, sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum," tuturnya.

Butuh Pemimpin Berperspektif Jender dan Anak

Diakui, memang masih terdapat kelemahan di daerah dalam penerapan keadilan restoratif tersebut. Mulai dari aspek hukum sampai pada aspek pelaksananya.

"Namun political will sebenarnya bisa diambil oleh pemerintah provinsi untuk turut memberikan layanan. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai perspektif jender dan hak anak, yang kuat," katanya.

Walaupun sudah ada pekerja social yang disiapkan untuk mendampingi ABH oleh Kementrian Sosial, namun setidaknya Pemprov Jateng perlu juga menyiapkan pekerja sosial dan pendamping psikososial bersertivikasi, dalam pelayanan masalah sosial. Pengoptimalan peran keluarga, masyarakat serta LSM untuk peduli ABH juga harus dilakukan.

"Sejauh ini Pemprov juga belum menyusun Kebijakan, panduan dan pedoman SOP perlindungan dan rehabilitasi sosial, dalam penanganan ABH. SOP ini penting karena akan menjadi pedoman bagi seluruh instasi dibawah Pemprov untuk memfasilitasi penjangkauan kasus ABH. Karena penanganan ABH harus terintegrasi pada semua dinas strategis, tidak hanya menjadi tanggungjawab dari Dinas Sosial (Dinso) saja," tandasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help