Kasus Tukar Guling Bokong Semar Berlanjut, Panitia pun Terseret

Setelah menyeret mantan wali kota Tegal, pengembangan kasus itu kini menyeret mantan Kepala Bagian Tata Pemeritahan Kota Tegal, Hartoto

Kasus Tukar Guling Bokong Semar Berlanjut, Panitia pun Terseret
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
TPA Bokong Semar di Kota Tegal 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Kasus tukar guling tanah (ruislag) pembuatan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal terus berlanjut. Setelah menyeret mantan wali kota Tegal, pengembangan kasus itu kini menyeret mantan Kepala Bagian Tata Pemeritahan (Tapem) KotaTegal, Hartoto, yang juga ketua panitia tukar guling.

Kejaksaan Negeri Kota Tegal telah menerima pelimpahan berkas yang bersangkutan pada Senin (30/4). Kejaksaan menerima berkas dari penyidik Polres Tegal Kota yang mengembangkan kasus tersebut. Sebelumnya, kasus yang menyeret Ikmal Jaya itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejari KotaTegal, Jaenudin, melalui staf pidana khusus (Pidsus), Risky Fany, membenarkan kasus tersebut sudah tahap dua atau sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
"Setelah dinyatakan sudah lengkap (P21), pihak penyidik dari kepolisian menyerahkan berkas dan tersangka," kata Risky, Selasa (1/5).

Menurutnya, kasus ini sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Sambil menunggu proses sidang, Hartoto dititipkan di Lapas KotaTegal. Ia menuturkan, hasil pengembangan kasus ini akhirnya menyeret nama mantan pejabat PemkotTegal.

Kasus ini, kata dia, belum tuntas, masih terus berlanjut. "Kemungkinan ada tersangka baru. Lihat saja nanti di sidang," tuturnya.

Selain mantan wali kota, kasus Bokong Semar juga telah menyeret dua orang lainnya yakni Syaiful Jamil dan Rudianto Tan. Keduanya merupakan rekanan yang menggarap proyek Bokong Semar.

Risky menjelaskan, Hartoto diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam kasus ruislag Bokong Semar pada 2012. Hartoto dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal alternatif pasal 11 dan 12 tentang suap.

"Untuk besaran nominal yang diterima Hartoto dalam kasus itu, nanti saja di muka persidangan," kata Risky.

Hal itu lantaran penuturan pemberi dan penerima suap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tidak nyambung. Dalam kasus ini, mantan wali kota Ikmal Jaya divonis lima tahun di pengadilan tingkat pertama di Tipikor Semarang pada 2015 lalu.

Namun, setelah banding, hukumannya justru bertambah tiga tahun, menjadi total delapan tahun penjara. Ikmal Jaya diputuskan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.(tribunjateng/cetak/mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help