Arteria Minta Fadli Zon Baca Lagi Perpres Tentang Penggunaan TKA

Ia meminta agar Fadli Zon kembali membaca perpres yang baru diteken Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Arteria Minta Fadli Zon Baca Lagi Perpres Tentang Penggunaan TKA
Kompas.com/Dani Prabowo
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan 

TRIBUNJATENG.COM - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, angkat bicara mengenai usulan pembentukan Pansus Angket Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA yang diinisiasi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Muhammad Syafii.

Ia meminta agar Fadli Zon kembali membaca perpres yang baru diteken Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Alasan Arteria meminta Fadli membaca aturan itu agar lebih paham seperti apa isi perpres tersebut.

"Kepada sahabat saya Pak Fadli Zon, saya katakan ya mudah-mudahan Pak Fadli membaca dulu perpresnya seperti apa. Baru nanti kita mengkritisi lagi seperti apa. Kan jelas dikatakan di situ pasalnya sudah jelas terang benderang bahwa wajib hukumya untuk memperkerjakan tenaga kerja Indonesia," ujarnya, Rabu (2/5).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Menurut dia, Perpres No. 20/2018 itu tidak serta-merta mempekerjakan TKA di Indonesia. Ia pun meminta Fadli Zon menunjukkan aturan dalam Perpres itu yang membuat serbuan TKA ke Indonesia.

"Makanya saya sampaikan, coba dicermati perpres itu. Saya ingin tanyakan pada bagian mana yang mengakibatkan serbuan tenaga kerja asing ada di perpres itu, baca dulu, cermati, baru kita berbicara," ujarnya.

Arteria menilai, pembentukan pansus terkait dengan penerbitan Perpres TKA yang digadang-gadang sebelumnya oleh politisi Gerindra itu tak tepat.

"Solusinya bukan pansus, tapi bagaimana memperkuat mekanisme pengawasan. Justru kami memperkuat dan insiasi terlebih dahulu, bukan perpresnya tetapi apa adanya ketentuan lain," jelasnya.

"Dibaca itu di bagian mana yang bisa melegalkan (TKA-Red) berdasarkan perpres, mau masuk itu harus punya skill. (Misalnya-Red) Mengisi jabatan yang ternyata WNI, kita tidak bisa mempergunakan untuk teknologi, itu skill. Kami ada di DPR mencermati itu, perpres bukan jadi triger," terangnya.

Sebelumnya, angota dewan yang setuju dengan ‎rencana pembentukan pansus tersebut terus bertambah. Hingga Senin (30/4) lalu, ada empat orang lagi yang setuju dengan pansus tersebut dan telah menandatanganinya.

Mereka yakni Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan, dan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra.

"Kami ingin kepastian sesungguhnya ini seperti apa. Ini isu yang hanya bergulir atau apa di lapangannya ada," ucap Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Menurut dia, dengan adanya pansus maka akan ada kajian serta penjelasan secara komprehensif mengenai penggunaan TKA tersebut.

"Dengan payung hukum Pansus ini kita bisa memanggil berbagai macam pihak untuk mendalami isu ini benar apa enggak," ucapnya.

Jazuli menyatakan, setuju dengan pembentukan pansus karena tidak ingin masyarakat terus dihantui informasi yang tidak benar mengenai TKA di Indonesia.

Karena itu, dengan pembentukan pansus diharapkan informasi mengenai penggunaan TKA serta perpres yang mengaturnya dapat dijelaskan dengn terang benderang. "Tentu kewajiban hak parlemen di antaranya bikin Pansus," tukasnya. (tribunjateng/cetak/tribun network)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved