Revisi RTRW Kabupaten Batang sedang Dikaji Kementerian ATR/Kepala BPN

Ternyata masih ada beberapa data pendukung yang harus dilengkapi sesuai amanat Permen ATR/BPN Nomor 8 tahun 2017.

Revisi RTRW Kabupaten Batang sedang Dikaji Kementerian ATR/Kepala BPN
dina indriani
Bappeda saat memberikan paparan revisi RTRW di depan anggota DPRD Batang sebelum diajukan ke Kementrian ATR/BPN. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani.

TRIBUNJATENG.COM,BATANG- Setelah melakukan paparan di depan anggota DPRD Batang pada minggu lalu,dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 langsung diajukan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Jumat, (4/5/2018) lalu.

Ternyata masih ada beberapa data pendukung yang harus dilengkapi sesuai amanat Permen ATR/BPN Nomor 8 tahun 2017.

Bapelitbang Kabupaten Batang menyadari bahwa Revisi RTRW Kabupaten Batang ini untuk menjadi Perda sudah ditunggu oleh berbagai pihak seperti OPD, masyarakat Batang, Investor, pelaku usaha dan lainnya. Namun untuk diperdakan RTRW harus mengikuti tahapan-tahapan atau SOP yang ada di Kementerian ATR/BPN.

“Kami akan segera dan sekuat tenaga serta pikiran untuk merampungkan Revisi RTRW Kabupaten Batang di tahun 2018 ini. Setelah dokumen masuk, Kementerian ATR/BPN kemarin sudah dicek kelengkapan dokumennya, sebelum masuk loket yang nantinya akan dibahas dengan sistem argo di Kementerian ATR/BPN dalam rangka pemberian persetujuan substansi,” tutur Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang, Wahyudi saat ditemui di kantornya, Selasa (8/5/2018).

Pemerintah Kabupaten Batang pun juga ingin secepatnya merampungkan Revisi RTRW, namun paling tidak Kementrian membutuhkan waktu 60 hari kerja untuk membahas Dokumen Revisi RTRW yang diajukan. Belum lagi setelah dokumen lolos di Kementrian, masih ada tahapan selanjutnya yaitu pembahasan pada evaluasi Gubernur dan di DPRD Kabupaten Batang.

“Kami selaku yang mengawal Revisi RTRW Kabupaten Batang meminta kepada semua elemen masyarakat Batang untuk bersabar dahulu, sebab Revisi RTRW Kabupaten Batang membutuhkan proses yang tidak gampang sehingga ke depan tidak ada permasalahan yang muncul terkait RTRW itu,” ujar Wahyudi.

Ia berharap setelah Revisi RTRW rampung nantinya bisa menjadi pedoman perencanaan pembangunan yang baik untuk daerah sekaligus sebagai pengendalian tata ruang di Kabupaten Batang.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi yang didampingi Kasubid Pengembangan Wilayah dan SDA Bidang IPW Sudarno juga meluruskan kabar yang berkembang bahwa dokumen Revisi RTRW kabupaten lain ada yang dikembalikan oleh Kementerian ATR/BPN, padahal informasi itu tidaklah benar.

“Hal yang sebenarnya terjadi adalah Kementerian ATR/BPN meminta kabupaten/kota untuk melengkapi dokumen bukan dikembalikan,” bebernya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian ATR/BPN, sekarang ini ada beberapa kabupaten/kota yang tengah mengurus dokumen Revisi RTRW. Tidak menutup kemungkinan ke depan ada daerah-daerah lain di Jawa Tengah yang akan merevisi RTRW-nya.

“Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, daerah yang telahmendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN sekaligus sudah diperdakan adalah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sukoharjo. Insya Allah Kabupaten Batang akan melengkapi dokumen secepatnya sehingga dapat menyusul kedua Kabupaten itu,” pungkasnya. (*)

Penulis: dina indriani
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help