DPRD Panggil KPU dan Panwaslu Kudus, Ada Apa?

DPRD Kudus panggil KPU dan Panwaslu Kudus, Kamis (16/5/2018). Pemanggilan ini kedua lembaga yang dibiayai pakai uang rakyat itu dinilai kurang tegas.

DPRD Panggil KPU dan Panwaslu Kudus, Ada Apa?
rifqi gozali
Pemanggilan KPU dan Panwaslu oleh DPRD Kudus, Rabu (16/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - DPRD Kudus panggil KPU dan Panwaslu Kudus, Kamis (16/5/2018). Pemanggilan ini kedua lembaga yang dibiayai pakai uang rakyat itu dinilai kurang tegas.

Apalagi menyangkut dugaan ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN) dalam Pilkada yang akan digelar mendatang.

Dalam kesempatan tersebut mereka diterima di ruang transit oleh pimpinan dewan, yakni Ilwani, Agus Wariono, dan Dedy Prayoga.

Hadir pula perwakilan dari Kodim 0722/Kudus, Polres Kudus, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus.

Wakil Ketua DPRD Kudus Agus Wariono mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat terkait banyaknya dugaan ASN, kepala atau perangkat desa yang memihak salah satu pasangan calon (paslon) Bupati - Wakil Bupati Kudus 2018. Hal itu salah satunya diketahui dari cukup banyaknya ASN yang ikut dalam kampanye terbuka.

"Saat masa reses kemarin, kami banyak menerima aduan itu dari warga," katanya.

Terkait ASN dari lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) atau desa mana yang diduga tidak netral, Agus tak berani membeberkannya. Sebab, menjadi ranah kewenangan Panwaslu Kudus. Pihaknya sebagai wakil rakyat hanya berusaha mengawal dan meminta ketegasan dari unsur penyelenggara maupun pengawas pemilu tersebut.

Dalam pemanggilan itu, juga dilangsungkan rapat koordinasi. Hasilnya, seluruh unsur penyelenggara dan pengawas pemilu itu menyatakan berkomitmen menjalankan pilkada agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Masih ada waktu 1,5 bulan sebelum pencoblosan. Jika nantinya masih terkesan tidak berkomitmen, akan kami panggil lagi," katanya.

Sementara Ketua Panwaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pihaknya komitmen untuk mengawasi dan memroses ketika ada dugaan keterlibatan ASN yang tak netral. Prpses tersebut berlanjut pada pemberian sanksi. Namun pemberian sanksi itu menjadi kewenangan BKPP.

"Kalau mengahadiri kampanye tidak bisa langsung dijustifikasi mereka memihak salah satu paslon. Sebab mereka juga mempunyai hak pilih. Namun, harus dilihat dulu kehadiran mereka di sana aktif atau tidak," ujarnya.

Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan, kehadiran ASN pada even kampanye tak jadi persoalan. Pasalnya, ASN juga mendapat hak untuk memilih. Hanya saja, saat hadi dalam kampanye ASN tak ikut aktif dalam mendukung pasangan calon.

"Apalagi kadi tim sukses, jelas tidak boleh," katanya. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved