Perangkat Desa di Batang Keluhkan Tersendatnya Siltap Hingga 6 Bulan

Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Batang mengeluhkan tersendatnya penghasil tetap (Siltap)

Perangkat Desa di Batang Keluhkan Tersendatnya Siltap Hingga 6 Bulan
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Batang saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Batang, yang juga dihadiri Dispermades, serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Rabu (16/5/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani.

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Kabupaten Batang mengeluhkan tersendatnya penghasil tetap (Siltap) yang belum diterima hingga enam bulan.

Keluhan tersebut mereka adukan kepada Bupati, Ketua DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

"Sudah enam bulan Siltap kami belum dibayarkan. Padahal setiap hari kami harus bekerja dengan beban kerja yang kian meningkat," tutur Ketua PPDRI, Kartono di Ruang rapat DPRD Kabupaten Batang, Rabu (16/5/2018).

Dalam kesempatan ini Perangkat Desa yang tergabung dalam PPDRI juga menuntut kenaikan Siltap.

Sebab Siltap yang diterima masih dibawah Upah Minimum Kota/Kabupaten(UMK ) Batang yaitu Rp1.742.621. Setiap bulan mereka hanya menerima Rp. 1.590.000. Berdasarkan Undang-undang minimal upah untuk orang bekerja setidaknya sesuai UMK.

"Dibandingkan dengan daerah lain Kabupaten Batang masih kalah. Seperti Kendal Siltap sudah mencapai sebesar Rp. 1,9 juta. Pemalang Rp. 2 juta. Bahkan Purbalingga memberikan gaji ke 13,” tutur Kartono.

Tidak hanya memperjuangkan kenaikan Siltap, Perangkat Desa juga mengupayakan kenaikan untuk kepala desa yang awalnya sebesar Rp. 2.650.000 menjadi Rp. 3 juta, Seketaris Desa menerima Rp.1.855.000 menjadi Rp. 2,7 juta, sedangkan perangkat desa minimal UMK atau paling tidak Rp 2 juta,

Setelah mengadukan keluhan dan tuntutannya, Kartono memahami ada beberapa kendala yang terjadi sehingga menunda pencairan dan kenaikan Siltap. diantaranya adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

“Keterlambatan Siltap juga dipengaruhi oleh SDM yang memeriksa LPJ Desa di Dispermades yang hanya dicover satu orang menangani sebanyak 239 desa, ya pasti kewalahan,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help