Tolak Radikalisme, GMBI Datangi DPRD Purbalingga, Ini Tuntutan Mereka

DPP meminta anggota turun ke jalan untuk mengecam aksi teror yang marak terjadi belakangan ini

Tolak Radikalisme, GMBI Datangi DPRD Purbalingga, Ini Tuntutan Mereka
Tribunjateng.com/Khoirul Muzaki
Penyampaian aspirasi pengurus GMBI Purbalingga kepada DPRD Purbalingga terkait aksi terorisme di berbagai daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Aksi teror yang terjadi beruntun di sejumlah wilayah di Indonesia memicu keprihatinan banyak pihak.

Sejumlah pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Purbalingga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga untuk menyampaikan aspirasi terkait aksi terorisme di berbagai daerah.

Kedatangan GMBI Purbalingga atas instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMBI. DPP meminta anggota turun ke jalan untuk mengecam aksi teror yang marak terjadi belakangan ini.

Di hadapan Ketua DPRD Tongat, dan pimpinan DPRD lainnya, Ketua GMBI distrik Purbalingga, Saryono menyampaikan keprihatinan pihaknya atas rangkaian aksi teror yang menimbulkan banyak korban di sejumlah daerah. GMBI mengutuk keras aksi terorisme dan radikalisme. Pihaknya juga siap membantu Polri mendeteksi dini dan memberantas terorisme.

Pihaknya juga mendesak DPR-RI untuk segera mensahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) antiterorisme menjadi Undang-Undang (UU).

"Terorisme adalah suatu perbuatan yang biadab. Kami mengutuk keras dan semoga hal tersebut tidak terulang kembali," katanya, Rabu (16/5)

Kedatangan mereka tentu saja disambur positif para wakil rakyat. Ketua DPRD Purbalingga, Tongat menuturkan, pihaknya akan ikut mendesak DPR-RI untuk segera mensahkan RUU antiterorisme menjadi UU.

Di tingkat daerah, dia juga berencana untuk mendesak Bupati agar membuat surat edaran kepada seluruh ketua RT di Purbalingga. RT akan diinstruksikan untuk mewaspadai warga baru serta mengamati gerak gerik warga yang berperilaku mencurigakan.

"Semoga cepat dibuat edaran kepada para ketua RT. Harap segera melaporkan kepihak berwajib apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan," kata Tongat.

Wakil ketua DPRD Adi Yuwono menambahkan, pemberantasan terorisme harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling rendah. Menurut dia, masyarakat harus sadar bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus dihilangkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Semua umat beragama harus menjalankan ibadahnya dengan khusyuk tanpa gangguan. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas terorisme sampai tuntas," katanya. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help