Suwondo Menjelaskan Keterkaitan Kejanggalan Proses Pemilihan Kepala Desa Di Demak

Ashadi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, lantaran dirinya merasa ada yang keliru dengan proses pengangkatan

Suwondo Menjelaskan Keterkaitan Kejanggalan Proses Pemilihan Kepala Desa Di Demak
hesty imaniar
Foto Warga Demak Geruduk PTUN Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ashadi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, lantaran dirinya merasa ada yang keliru dengan proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak.

Gugatan tersebut diajukannya, melawan Bupati Demak, HM Natsir, dan Ketua Panitia Seleksi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) pada Universitas Indonesia (UI), sebagai tergugat dua.

Dalam gugatannya, Ashadi yang didampingi penasehat hukumnya, Suwondo, meminta majelis hakim PTUN Semarang membatalkan dan mencabut surat panitia pengangkatan perangkat desa.

Kemudian, menyatakan batal atau tidak sah surat pengumuman kelulusan dari FISIP UI. Serta, mewajibkan bupati Demak menggelar tes ulang seleksi perangkat desa Kabupaten Demak tahun 2017.

Dihubungi secara terpisah, Penasehat Hukum Ashadi, Suwondo, mengatakan jika yang menjadi obyek gugatan oleh pihaknya adalah, Surat Bupati Demak, Nomor 140/0203/II/2018 mengenai proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018.

"Kemudian, hasil penerimaan seleksi penerimaan perangkat desa Kabupaten Demak tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia tanggal 28 Februari 2018, juga kami permasalahan," katanya, Jumat (18/5/2018).

Bahkan, Suwondo juga menjelaskan, permasalahan gugatan diawali dari diumumkannya hasil tes pengisian perangkat desa, di Kabupaten Demak.

Hasil tes dari FISIP UI, yakni berupa lembaran-lembaran yang tidak ada cap, tanda tangan, nama penanggung-jawab dan tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Tidak hanya itu, surat dilampiri berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat desa Kabupaten Demak pada tanggal 28 Februari 2018. Pihak I Agus Puryono, ketua paguyuban kepala desa se Kabupaten Demak dan pihak II Sofyan Cholid selaku Ketua Tim Seleksi.

"Berita acara ini jelas-jelas tidak diatur dalam peraturan daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," bebernya.

Dia juga mengatakan hal itu tidak ada dalam peraturan rektor Universitas Indonesia Nomor.020 Tahun 2016 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerjasama dan SK Rektor UI No 0037/SK/R/UI/2018 tentang prosedur operasional baku layanan pengajuan dan pemeriksaan kerjasama di Universitas Indonesia.

"Dengan terbitnya surat tersebut, berdampak pada pelanggaran Undang-Undang yang berlaku saat ini, oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim PTUN Semarang bisa benar-benar bersikap adil nantinya dalam putusannya," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help