Realisasi Fisik APBD Pemkab Tegal Baru Capai 21,79 Persen

Pemerintah Kabupaten Tegal mencapai realisasi fisik APBD Tahun 2018 sebesar 21.79 persen sampai bulan April ini.

Realisasi Fisik APBD Pemkab Tegal Baru Capai 21,79 Persen
tribunjateng/akhtur gumilang
RAKOR - Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang, Sabtu (2/5/2018) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal mencapai realisasi fisik APBD Tahun 2018 sebesar 21.79 persen sampai bulan April ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Suharmanto pada Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang, Sabtu (2/5/2018) lalu.

Suharmanto menuturkan, untuk realisasi keuangan, Pemkab Tegal mencapai 9,36% atau Rp. 100.067.177.000.

Menurutnya, capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2017 lalu yakni, mencapai 21,34%.

Namun untuk kinerja keuangan, kata Suharmanto, lebih rendah tahun ini dibanding tahun 2017 karena penyerapan anggaran mencapai 11,93% atau Rp. 107.269.252.909.

Dalam hal ini, Suharmanto menyampaikan, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tegal, ternyata baru ada dua OPD dan tiga Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang realisasi kinerja fisiknya melebihi target.

"Realisasi yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO). Kelima instansi tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD Suradadi, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Pembangunan," papar Suharmanto, Sabtu (2/6/2018).

Lebih lanjut, Suharmanto menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang menonjol sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dalam mencapai realisasi penyerapan anggaran baik fisik maupun keuangan.

Permasalahan tersebut antara lain seperti, lambannya penyerahan SPJ ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), masih adanya SK Kegiatan yang belum diproses dan kurang konsistenya terhadap RKO dan anggaran kas.

"Selain itu, masa transisi dari implementasi pembayaran tunai menjadi non tunai juga menjadi salah satu permasalahan yang menonjol dalam penyerapan APBD," tambahnya. (*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help