Home »

Solo

Terkait Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, Begini Pendapat Busyro Muqoddas

Apakah pemerintah berani mengambil resiko mereka ini mengulang jabatan-jabatan publik yang pernah diembannya?

Terkait Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, Begini Pendapat Busyro Muqoddas
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Busyro Muqoddas saat diwawancarai di UMS Sukoharjo, Rabu (6/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif 2019 melalui peraturan perundang-undangan. Dalam draf itu juga mengatur tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju di Pileg 2019.

Dalam perjalanannya hal tersebut menuai pro dan kontra. KPK setuju dengan hal tersebut. Sementara Kemenkumham, Kemendagri hingga DPR RI menolak hal itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Ham, Busyro Muqoddas menjelaskan bila mantan narapidana korupsi sebenarnya punya hak untuk menjadi baik.

Namun tak serta merta langsung bisa menjadi pejabat publik lagi.

"Katakanlah ia menjadi pejabat publik kembali. Apakah pemerintah berani mengambil resiko mereka ini mengulang jabatan-jabatan publik yang pernah diembannya?" ujarnya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Sukoharjo, Rabu (6/6/2018).

Selain itu ia menjelaskan, daripada memberikan lagi mantan napi korupsi itu menjadi pejabat publik, lebih baik pejabat-pejabat itu diisi orang lain yang punya track record yang baik.

"Pasti di Indonesia ada banyak orang yang punya integritas, profesional, akuntabel. Mengapa ketika kita punya stok orang-orang seperti itu, malah tidak didukung semua kalangan? Kenapa hanya KPU saja?," urainya.

Ia menilai seharusnya DPR dan pemerintah pusat juga mendorong hal itu, agar mantan narapidana tak bisa mencalonkan diri lagi di Pileg.

"Terutana DPR ini representasi rakyat. Rakyat butuh perwakilan yang pro terhadap gerakan pembebasan korupsi yang sangat merugikan rakyat. Jadi kalau DPR menolak, aneh sekali," tegasnya.

Ia menilai apa yang dirancang KPU telah melewati proses kajian yang panjang. Sehingga menurutnya hal tersebut harus didukung semua pihak.

"Saya melihat itu harus didukung. Mereka yang menolak saya kira tak punya alasan yang jelas," urainya.

Lebih jauh, disinggung terkait Bupati Purbalingga Tasdi yang malah mengacungkan salam metal saat diciduk KPK, ia menilai hal tersebut sebagai krisis rasa malu.

"Itu adalah refleksi dari krisis rasa malu. Dan hal seperti itu membahayakan," ungkapnya. (*)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help