Soal Taksi Bandara Ahmad Yani, Menteri Perhubungan Tak Akan Keluarkan Aturan Khusus

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait fenomena pelayanan taksi di Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang

Soal Taksi Bandara Ahmad Yani, Menteri Perhubungan Tak Akan Keluarkan Aturan Khusus
Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat di Semarang, Selasa (12/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait fenomena pelayanan taksi di Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang.

Menteri Budi mengatakan, dari hasil evaluasi operasional Terminal Baru Bandara Ahmad Yani berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yaitu persoalan taksi.

"Tadi pagi general manager, direksi telah bertemu dengan Panglima TNI. Insya Allah hal itu bisa diselesaikan," tuturnya saat memantau posko mudik di Stasiun Tawang, Selasa (12/6/2018).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berfoto di foto booth Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Terminal baru Ahmad Yani Semarang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berfoto di foto booth Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Terminal baru Ahmad Yani Semarang. (Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas)

Terkait taksi bandara, ia enggan berkomentar. Namun dirinya menyebutkan, bahwa suatu tempat yang baru saja dihuni, biasanya belum sempat menyelesaikan hal-hal yang detail.

"Di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) juga begitu. Soekarno-Hatta cukup lama ada suatu proses itu," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan taksi yang ada di Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang akan selesai dalam waktu satu minggu.

Terkait pertemuan dengan Panglima TNI, dia mengatakan tidak hanya membahas terkait taksi. Banyak hal yang dibicarakan saat pertemuan.

"Panglima TNI ini sangat luar biasa mensuport. Saya kemarin bersama Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka mensupport lebaran," tuturnya.

Maka, menurutnya soal taksi bandara tidak perlu ada peraturan khusus, semisal berupa Peraturan Menteri.

"Tidak perlu ada Peraturan Menteri semua bisa diselesaikan," tandasnya.(*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help