Pilgub Jateng

Tim Sukses Sudirman-Ida Laporkan Potensi Tiga Juta Pemilih Ganda

"Segera kami panggil para pihak, baik pelapor maupun terlapor," kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi, Selasa (12/8).

Tim Sukses Sudirman-Ida Laporkan Potensi Tiga Juta Pemilih Ganda
tribunjateng/Rifqi Gozali
Ilustrasi surat suara 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah segera memanggil para pihak terkait pelaporan tim sukses pemenangan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah tentang tiga juta potensi pemilih ganda dan invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Jateng. Pemanggilan dilakukan sesegera mungkin sebelum hari pencoblosan.

"Segera kami panggil para pihak, baik pelapor maupun terlapor," kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi, Selasa (12/8).

Fajar mengatakan, Bawaslu secara resmi menerima laporan terkait DPT dari tim sukses Sudirman-Ida, Jumat (8/6) lalu. Pihak terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. Bawaslu, sambung dia, saat ini tengah menghitung jumlah pemilih yang potensial ganda dan invalid sebagaimana dalam laporan yang disampaikan.

"Sesuai prosedur, untuk mendapatkan data yang objektif, semua pihak memang harus dipanggil termasuk pelapor dan yang dilaporkan. Agar tidak hanya keterangan sepihak," ucapnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro mengatakan, tiga juta DPT bermasalah rawan menjadi penyimpangan saat pencoblosan 27 Juni 2018.

"Potensi dari pemilih ganda, misalnya, ditemukan di 23 kabupaten di Jawa Tengah. Rata-rata DPT ganda di setiap kabupaten/kota mencapai 10.458 pemilih, atau ditotal di 35 kabupaten/kota menjadi 366.032 pemilih," kata Sriyanto, Senin (11/6) malam.

Selain pemilih ganda, tim pemenangan calon gubernur/wakil gubernur nomor urut dua itu juga menemukan pemilih invalid. Setelah menelusuri di Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sisdalih), tim mengeklaim menemukan hampir 2,6 juta potensi pemilih invalid. Dari 19 kabupaten yang disurvei, pemilih invalid mencapai 1.375.377 orang. "Jika ditotal jumlah kabupaten/kota, pontensi pemilih invalid mencapai 2,6 juta. Dengan demikian, gabungan pemilih ganda dan pemilih invalid berpotensi mencapai 3 juta pemilih," katanya.

KPU: Tiga Juta Itu Data Perkiraan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menjelaskan soal laporan dari tim sukses pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah terkait potensi tiga juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. KPU mengaku, telah menindaklanjuti laporan itu bersama pelapor serta Bawaslu. "Kami sudah koordinasi dengan Tim Pemenangan Pak Sudirman Said-Ida Fauziyah bersama Bawaslu Jateng untuk menkonfirmasi contoh data ganda dan invalid," kata Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, Selasa (12/6).

Joko menegaskan, potensi 3 juta pemilih ganda dan invalid yang dilaporkan adalah data perkiraan. Jumlah tersebut merupakan total dari sampel dari beberapa kabupaten kota. "Tiga juta DPT itu bukan data ganda," ujar Joko.

Dikatakannya, setelah penetapan DPT, KPU terus melakukan proses pemeliharaan DPT meliputi pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah alamat dan pemilih berubah status. KPU pun menindaklanjuti temuan dari tim pemenangan itu dengan mekanisme pemeliharaan. Upaya pemeliharaan dilakukan lantaran DPT telah ditetapkan jauh hari sebelumnya.

Joko sekali lagi membantah tentang banyaknya pemilih ganda dan pemilih invalid. Menurut Joko, data invalid yang dilaporkan tim sukses pasangan nomor dua memang demikian adanya. "Untuk NKK, kami sudah dikonfirmasi ke KPU kabupaten/kota, bahwa asumsi kode daerah dalam NKK harus sama dengan wilayahnya. Setelah dicek di lapangan, realitanya memang demikian. Jadi tidak harus sama dengan NKK daerahnya, kecuali kepala keluarganya ganti," tambah Joko.

Terkait nama-nama yang diduga tidak valid, KPU juga telah mengonfirmasi ke KPU kabupaten/kota. Di Kabupaten Banjarnegara, banyak nama pemilih memang yang terdiri atas tiga huruf.

"Realita di lapangan memang hanya tiga huruf itu benar adanya dan jumlahnya cukup banyak. Kami sudah perintahkan kepada KPU kabupaten/kota untuk mencermati ulang," paparnya.

Terkait potensi penyalahgunaan data pemilih, Joko menegaskan bahwa untuk penyampaian surat pemberitahuan (C6-KWK) kepada pemilih akan disampaikan kalau ada dan bertemu pemilihnya. "Ketika tidak ketemu, maka ada akan ditarik surat pemberitahuannya," katanya. (kps)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help