Plt Bupati Tegal Umi Azizah Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017

Umi menyampaikan dalam menyalurkan anggaran belanja daerah masih terdapat perbedaan selisih antara perencanaan dan pelaksanaan atau realisasi

Plt Bupati Tegal Umi Azizah Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017
Dok Humas Kab Tegal
Plt Bupati Tegal, Umi Azizah (kiri) saat rapat paripurna pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SLAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal menggelar rapat paripurna pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2017, Senin (2/7/2018).

Rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi itu dihadiri Plt Bupati Tegal, Umi Azizah beserta Forkompinda Kabupaten Tegal.

Umi menyampaikan dalam menyalurkan anggaran belanja daerah masih terdapat perbedaan selisih antara perencanaan dan pelaksanaan atau realisasi.

"Kami sepakat untuk dilakukan pengkajian dan peningkatan kinerja yang tepat kerja dan tepat sasaran. Sehingga, diharapkan pada tahun- tahun mendatang Kabupaten Tegal lebih baik lagi dan lebih maju pembangunannya," kata Umi dalam keterangan tertulis.

Ia berjanji akan untuk lebih memrioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun insfrastruktur.

Sehingga, kata dia, anggaran akan tersalurkan dengan baik serta dapat mewujudkan visi dan misi terwujudnya masyarakat yang mandiri, berbudaya, religius dan sejahtera.

"Kami juga sepakat untuk memaksimalkan penyusunan dan penetapan anggaran. Sehingga, target yang diinginkan juga lebih maksimal untuk terus berupaya agar pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat," tuturnya.

Dijelaskan, pendapatan daerah secara umum terealisasi sebesar Rp 25,475 miliar atau 98,94 persen dari Rp 25,749 miliar.

Pendapatan itu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kegiatan pembiayaan atau investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank.

Kemudian, dari pendapatan hibah, dari total anggaran Rp 162 miliar terealisasi Rp 153 miliar (94,55%).

Sedangkan dari pendapatan lainnya dari total anggaran Rp 19 miliar terealisasi Rp. 17 miliar atau 88,52 persen.

"Kami sepakat bahwa pendapatan daerah harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, sumber pendapatan asli daerah berasal dari masyarakat," ujarnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help