Wihaji Sebut BPDAPM Bisa Jadi Percontohan Lembaga Keuangan di Kabupaten Batang

Pasalnya ada kurang lebih seratus lembaga keuangan yang ada di Kabupaten sudah dibekukan karena bermasalah.

Wihaji Sebut BPDAPM Bisa Jadi Percontohan Lembaga Keuangan di Kabupaten Batang
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Batang, Wihaji saat memberikan pengarahan dal Halal Bihalal BPDAPM yang bertempat di gedung pertemuan PT. Pagilaran, Rabu ( 4/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG- Meski kurang perhatian dari pemerintah, namun lembaga keuangan BPDAPM (Badan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyrakat) bisa berjalan mandiri dan sudah memiliki modal keuangan mencapai Rp 50 miliar sehingga layak menjadi contoh untuk lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Batang.

Pasalnya ada kurang lebih seratus lembaga keuangan yang ada di Kabupaten sudah dibekukan karena bermasalah.

"99 persen lembaga keuangan bermasalah karena pengelolanya yang tidak amanah, namun beda dengan pengelola BPDAPM yang memiliki komitmen nyata membantu masyarakat, sehingga lembaga keuangannya bisa berkembang dan jadi percontohan," tutur Bupati Batang Wihaji, saat memberikan pengarahan dal Halal Bihalal BPDAPM yang bertempat di gedung pertemuan PT. Pagilaran, Rabu ( 4/7/2018).

Menurutnya, lembaga keuangan yang nyata bisa membantu melayani simpan pinjam masyarakat, dan lembaga tersebut juga berkontribusi besar membantu ekonomi masyarakat bawah.

"Lembaga keuangan kalau tidak dikelola oleh orang yang amanah pasti akan bermasalah dan bisa dipastikan uangnya akan hilang, tapi beda dengan BPDAPM Batang yang kekayaannya melebihi BUMD, oleh karena itu prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi BPDAPM Kabupaten Batang Supari mengatakan,
walaupun masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah dan kurang mendapat perhatian, lembaga keuangan yang dikelolanya selama ini bisa membantu masyarakat.

"Lembaga kami memiliki kekayaan sebanyak Rp. 50 miliar lebih yang masing - masing mengelola di 13 Unit Pengelola Keuangan ( UPK ) kecamatan sebesar Rp. 4 miliar," terangnya Supari yang juga sebagai Dewan Penasehat Sang Pamong.

Supari yang juga sebagai Dewan Penasehat, meminta kepada semua pengurus BPDAPM di setiap UPK untuk bekerja sesuai aturan dan perundang - undangan lembaga karena lembaga tersebut juga mendapat pengawasan dari pemerintah pusat atau Kementrian Dalam negeri yang telah mengucurkan dana dari PNPM mandiri.

"Kerja sesuai aturan karena selain dari Kemendagri juga ada Kementrian Desa yang akan mengawasi lembaga keuangan BPDAM," pungkasnya.

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help