DPRD Kabupaten Tegal Akan Laporkan Kades dan Camat yang Terbitkan SKTM Tidak Sesuai Aturan

Mereka diminta untuk selektif tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada calon siswa

DPRD Kabupaten Tegal Akan Laporkan Kades dan Camat yang Terbitkan SKTM Tidak Sesuai Aturan
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Ketua DPRD Kabupaten Tegal, A Firdaus Assyairozi (kiri). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal memberi peringatan keras terhadap para camat dan kepala desa (kades) atau lurah setempat.

Mereka diminta untuk selektif tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada calon siswa SMA/SMK Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Ketua DPRD Kabupaten Tegal A Firdaus Assyairozi menyebut, apabila ada yang menyalahgunakan surat sakti itu, pihaknya tidak segan-segan melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum (APH).

"Jika ada kades, lurah atau camat yang berani mengeluarkan SKTM tanpa melalui prosedur yang benar, nanti akan berurusan dengan hukum," kata Firdaus kepada Tribunjateng.com, Selasa (10/7/2018).

Dalam hal ini, ia memang mengaku kerap mendapatkan laporan dari warga terkait SKTM pada PPDB tahun ini.

Menurut Firdaus, disinyalir ada warga mampu yang sengaja membuat SKTM supaya anaknya bisa masuk ke sekolah favorit.

Dengan begitu, orang tua tersebut tentunya bekerjasama dengan kades/lurah maupun camat supaya pengurusan SKTM dapat direalisasi.

"Kades dan camat harus tahu dan paham tentang regulasi penerbitan SKTM. Hindari pungli dan kepentingan pribadi," tegasnya.

Selain kepada kades dan camat, Firdaus juga mewanti-wanti kepada kepala sekolah (kepsek) yang menerima calon siswa ber-SKTM dengan prosedur yang salah.

Ia berharap, para kepsek harus lebih selektif dalam menerima calon siswa.

Firdaus mengaku bukan dirinya tidak setuju dengan SKTM tetapu dirinya tidak ingin SKTM itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Program ini bagus, tapi saya tidak ingin ada SKTM fiktif. Camat, kades, dan kepala sekolah harus selektif. Jangan sampai karena masalah sepele bisa terjerat hukum," beber Firdaus.(*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help