Puluhan Nelayan Mengeluh, Wihaji akan Panggil Pelaksana Pembangunan PLTU Batang

Puluhan nelayan Roban, Siklayu dan Celong mengadu keluhannya kepada Bupati Batang, Wihaji

Puluhan Nelayan Mengeluh, Wihaji akan Panggil Pelaksana Pembangunan PLTU Batang
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Puluhan nelayan Roban, Siklayu dan Celong mengadu keluhannya kepada Bupati Batang, Wihaji 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG- Puluhan nelayan Roban, Siklayu dan Celong mengadu keluhannya kepada Bupati Batang, Wihaji mengenai dampak limbah dredging pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di kantor Bupati, Selasa ( 10/7/2018).

Para nelayan merasa dirugikan karena alat tangkap ikan rusak.

Ketua Himpupan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang Teguh Tarmujo mengatakan, Pemerintah Daerah harus melakukan langkah - lan gkah kongkrit agar permasalahan yang menjadi keresahaan nelayan bisa ditndaklanjuti.

Karena menurutnya hal itu sudah sangat menggangu dan merugikan nelayan yang diakibatkan pembuangan limbah pembangunan PLTU, yang diduga menyalahi prosedur dimana seharusnya dibuang sejauh 12 mil dari bibir pantai.

"Pembuangan limbah drijing pembangunan PLTU tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang berakibat limbah lumpur pasir merusak ratusan alat tangkap sehingga sangat meresahkan dan berimplikasi langsung terhadap nelayan," tutur Teguh Tarmujo.

Ia berharap kepada pemerintah dapat memfasilitasi apa yang menjadi keluhan nelayan, karena sebelum ada pembuangan limbah nelayan dalam mencari ikan aman - aman saja, nelayan juga meminta pembuangan limbah harus ada rambu - rambu

" Nelayan sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik, saya harap Bupati untuk menegur keras pelaksana pembangunan proyek tersebut," pintanya

Bupati Batang Wihaji mengatakan, pemerintah akan menindakaklanjuti apa yang menjadi keluhan nelayan, kalau memang di tengarai menyalahi aturan Analisi Dampak Lingkungan ( AMDAL ) secepatnya akan dipanggil.

"Saya selaku kepala daerah besok ( Rabu, 11/7) PLTU kita pangggil terkait dengan kejadian ini dan keluhan masyarakat nelayan. Pemerintah akan berdiri di atas aturan lanjutnya, karena kita memiliki tim pengawalan Amdal yang setiap enam bulan sekali ada evaluasi, kalau memang nanti tidak sesuai Amdal akan kita tegur," pungkas Wihaji.(*)

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved