DPRD Kabupaten Semarang Kembali Pertanyakan Kajian Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan

mempertanyakan perkembangan kajian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang terkait perencanaan pemindahan pusat pemerintahan.

DPRD Kabupaten Semarang Kembali Pertanyakan Kajian Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan
Tribun Jateng/Deni Setiawan
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, Mangsuri 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Untuk kali ketiganya, Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Semarang Mangsuri mempertanyakan perkembangan kajian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang terkait perencanaan pemindahan pusat pemerintahan.

“Ini sudah kali ketiga kami tanyakan sejak pada akhir 2016 lalu sempat digulirkan oleh Bupati Semarang dr Mundjirin. Pada pertengahan 2017 informasinya masih dalam kajian tim. Tetapi hingga sekarang, tidak ada kabar bagaimana perkembangannya,” ucap Mangsuri dalam komunikasinya kepada Tribunjateng.com, Rabu (11/7/2018) pagi.

Padahal menurutnya, rencana tersebut pun telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Semarang.

Kini tinggal 3 tahun lagi menuju 2021, belum ada kabar kepastian terkait hal tersebut.

“Untuk ketiga kalinya lagi dan ini sudah 2018, tolong Pemkab Semarang sampaikan hasil kajiannya kalaupun itu sudah selesai. Saat ini sudah sampai mana. Masyarakat jangan dibuat bertanya-tanya terus tanpa ada kejelasannya,” tandasnya.

Terlebih, lanjut Mangsuri, hal itu sudah masuk pada RPJMD dimana merupakan cerminan dari program, visi, misi Pemkab Semarang.

Terlebih masih banyak proses yang juga harus dilakukan ketika kajian tersebut dinyatakan selesai.

“Masih perlu untuk sosialisasi kepada masyarakat, penyiapan lahan, hingga kemudian masuk ke tahap pembangunannya. Dimana semua proses itu pun butuh waktu lama. Jika lancar, paling cepat 2 tahun seusai kajian pemindahan pusat pemerintahan itu selesai,” tuturnya.

Politisi asal Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang itu berharap Pemkab Semarang dapat serius dalam melaksanakan program tersebut.

Jangan sampai pula itu berakhir pada wacana tanpa adanya realisasi.

“Kami sebagai wakil rakyat pun kerapkali kebingungan di saat bertemu masyarakat dalam berbagai kegiatan. Satu hal yang ditanyakan adalah tentang hal tersebut. Dan kami seakan-akan dibuat tidak bisa berkata banyak untuk menjawabnya. Itu karena kami memang belum tahu,” tukas Mangsuri.

Dia mengklaim, pihaknya pun akan terus mencoba bertanya dan bertanya terkait hal tersebut. Sebab, baginya langkah pemindahan pusat pemerintahan tersebut dirasa penting dilakukan.

Terlebih jika itu dikaitkan pada aksesbilitas masyarakat di wilayah Bumi Serasi ini.

“Jika pusat pemerintahan masih terus di Ungaran sedangkan perkembangan terus terjadi dari waktu ke waktu. Semakin kasihan jika mereka yang berada di pinggiran seperti Suruh, Bancak, maupun Kaliwungu. Ketika berurusan dengan pemerintah, harus buang waktu banyak. Tenaga serta ongkosnya pun demikian,” tandasnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help