OPINI

OPINI: Paradoks Demokrasi

Paradoks Demokrasi. Opini ditulis oleh Mohammad Farid Fad, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo Semarang

OPINI: Paradoks Demokrasi
tribunjateng/ist
Opini ditulis oleh Mohammad Farid Fad, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo Semarang Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Jawa Tengah 

Opini ditulis oleh Mohammad Farid Fad,
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo Semarang
Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pilkada serentak 2018 telah selesai digelar dan terbilang sukses. Hal ini diindikasikan antara lain dengan angka partisipasi masyarakat yang tergolong antusias (73,24 %). Seperti pemilihan sebelumnya, usai TPS ditutup, dengan singkat, pasangan calon kepala daerah yang akan terpilih bisa diterawang melalui hasil quickcount. Bagi yang “menang”, euphoria “kemenangan” diekspresikan para pendukungnya dengan varian cara. Tetapi tak sedikit pula yang bersikap arif menunggu pengumuman resmi realcount dari KPU.

Sebaliknya, menerima kekalahan dengan legowo adalah pilihan sikap yang terbilang langka. Sebab dimanapun hampir tak pernah ada kandidat yang siap kalah. Kubu yang diterawang kalah ada yang secara gentle mengakui “kekalahannya” dan siap membantu mensukseskan kinerja pasangan yang dinyatakan “menang”. Namun ada pula yang melakukan diving-diving politik demi mencari justifikasi perihal mengapa ia bisa diprediksi “kalah”.

Terlepas dari segala ingar-bingar Pilkada serentak 2018, ditengah pusaran harapan dan himpitan kepentingan, ada noktah kelam yang menodai penyelenggaraan Pilkada kemarin, yaitu tatkala ada calon pemimpin daerah yang “terpilih” namun telah lama dikuntit jejaknya oleh KPK. Puncaknya, ketika KPK menetapkan status tersangka bagi calon Bupati Tulungagung (SM) pada 8 Juni 2018 dan calon Gubernur Maluku Utara (AHM) pada 2 Juli 2018.

Seharusnya, kehendak untuk berkuasa (der Wille zur Macht), apapun alasannya, tak boleh mengalahkan bisikan nurani. Memang, sifat kekuasaan selalu mempesona (fascinosum), tetapi bila seseorang terus memperturutkan nafsu kuasanya, ia justru akan tercerabut dari martabat dan eksistensinya sebagai makhluk mulia dan menorehkan luka sosial.

Selain itu, fenomena ini tentu mengundang keheranan absolut, dalam tataran realitasnya diduga terlibat skandal korupsi, namun masih terpilih juga. Dikarenakan tanpa disadari, kabar miring seperti ini turut memposisikan rakyat pemilihnya sebagai korban gara-gara terjebak dalam bingkai konstruksi realitas yang sumir. Pun, pada dasarnya rakyatlah yang menjadi aktor utama demokrasi.

Bayangkan saja, andai Anda punya pemimpin daerah yang disinyalir akan memimpin daerah tercinta ke depannya namun ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi. Betapa aib memalukan tersebut akan ditanggung oleh keseluruhan masyarakat secara moril dalam jangka panjang. Realitas masyarakat dengan segala sistem etikanya tak boleh tunduk oleh hasrat sesaat yang bisa berakibat rusaknya image masyarakat.

Beginilah pandora demokrasi. Memandatkan kuasa pada kehendak mayoritas, apapun pilihannya, walaupun pahit hasilnya harus tetap diterima. Tirani mayoritas akan selalu membayangi bila kehendak Tuhan (vox Dei) diukur hanya berdasar indikator numerikal berbasis preferensi sosial dalam sekat-sekat kepentingan yang pengap.

Namun, terlepas dengan sisi paradoksnya, sistem demokrasi tetap terhitung sebagai mekanisme terbaik yang ditempuh dalam memilih pemimpin. Sekalipun bukan yang paling sempurna, demokrasi terbukti yang terbaik diantara sistem politik yang ada, begitulah ungkapan terkenal dari Winston Churchill (1947). Sebab bagaimanapun, gejala anomali tersebut tidak bersifat global, namun hanya kebetulan terjadi di dua daerah yaitu Kabupaten Tulungagung dan Provinsi Maluku Utara.

Yang urgent dilakukan justru mencari formula terbaik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Selain itu, dibutuhkan model berdemokrasi yang otentik, hingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi bisa mengartikulasikan kehendaknya secara bebas dan rasional, tanpa diintervensi siapapun.

Tentu saja ini menjadi ujian sekaligus tantangan bagi demokrasi kita. Dikarenakan merawat kesehatan demokrasi butuh komitmen kuat, tak hanya bualan retoris. Saatnya berpolitik secara waras, sudah waktunya kita mentalak tiga pada praktek-praktek politik yang tercela.

Percayalah, modal purba berupa isu SARA, ujaran kebencian, fitnah dan praktek politik uang tak akan mampu membidani lahirnya pemimpin sejati, yang ada hanya membuahkan skema politik konfliktual nan dramatik sebab berawal dari proses persalinan yang tak sehat. Perlu diingat bersama bahwa pohon kekuasaan bila tumbuh dari akar yang membusuk, maka narasi kuasanya tak akan bertahan lama tertanam dalam memori sosial rakyat yang dipimpinnya.

Momen Pilkada dan Pilpres harusnya tidak diartikan sekedar ritual demokrasi, melainkan lebih dari itu, sebagai sarana mendidik rakyat agar melek politik sekaligus ajang mencari negarawan sejati. Aras politik kebangsaan tak boleh terjebak pada rutinitas lima tahunan dengan mengabaikan aspek etika dan akal sehat, sebab bisa berakibat terjerembab dalam kubangan absurditas. Hal ini perlu dicamkan agar demokrasi kita tak hanya berhenti pada tataran prosedural, namun naik kelas menjadi demokrasi substansial. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved