Wali Kota Semarang Dorong Kepala Sekolah Beri Sanksi Tegas Atasi Kenakalan Siswa

Hal itu dikatakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat menghadiri halal bihalal dengan Keluarga Besar MKKS SMK se-Kota Semarang

Wali Kota Semarang Dorong Kepala Sekolah Beri Sanksi Tegas Atasi Kenakalan Siswa
Istimewa
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menghadiri halal bihalal MKKS SMK se Kota Semarang di Hotel Santika Premiere. *ist 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tantangan mendidik generasi milenal sangat luar biasa. Tidak hanya bagi anak mudanya tetapi juga para Guru dan Kepala Sekolahnya. Sehingga dibutuhkan sinergi ketiganya agar menghasilkan generasi yang berkualitas.

Hal itu dikatakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat menghadiri halal bihalal dengan Keluarga Besar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kota Semarang di Hotel Santika, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, generasi milenal adalah generasi yang cenderung melindungi dirinya sendiri, lebih suka ada di dalam sebuah kelompok kecil, dan kemudian pintar serta canggih karena semua informasi bisa didapatkan, serta kreatifitasnya luar biasa.

"Hal ini yang patut diperhatikan. Jika hal ini tidak diimbangi peran para guru dan Kepala Sekolah maka akan bisa terjadi gab knowledge dan gab informasi," kata Hendi, sapaannya.

Sedangkan tantangan selanjutnya adalah Narkoba. Di kalangan generasi milenial, tawuran pelajar butuh pendekatan khusus dan sanksi yang tegas untuk mengatasinya.

"Dibutuhkan sanksi yang tegas yang harus dilakukan oleh para Kepala Sekolah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Saya angkat jempol yang dilakukan Kepala Sekolah SMA 1 yang dengan tegas mengeluarkan siswa-siswanya yang memukuli juniornya meskipun dia dibully, ditolak LSM," tegasnya.

Lebih lanjut, katanya, 99% persoalan kriminal yang ditangani Polrestabes awalnya dari sebuah aktivitas miras. Sama dengan narkoba juga begitu, pelajar yang tawuran yang tiba-tiba suka nekat di luar nalar adalah mereka pemakai Narkoba.

Sementara ketika ditanya mengenai zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Hendi mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat. Sistem zonasi dalam PPDB ini dilakukan karena bisa menjadi salah satu upaya pemerataan mutu pendidkan siswa-siswi SD-SMP.

Selain itu, dengan sistem zonasi khususnya di Kota Semarang, hal ini dapat mengurangi problematikan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi.

"Coba dibayangkan kalau warga Gunungpati bersama-sama menyekolahkan anaknya di SMP 3 wah lewatnya jalur yang panjang bisa menimbulakn kemacetan. Nah kemudian dengan zonasi ini yang lebih luar biasa sekolah-sekolah ini kemampuan anaknya jadi merata. Tidak hanya yang pintar-pintar di SMP 2, SMP 3 tapi karena sistem zona yang pintar yang tinggal di Gunung Pati di SMP 24, begitu juga di Mijen," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Semarang, Bunyamin menambahkan, sistem zonasi berbasis tempat tinggal merupakan kebijakan pemerintah pusat baru yang baru dilaksanakan di tahun ini berdasar Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

"Kami akan menghargai semua kemampuan dan skill yang dimiliki siswa-siswi Semarang. Tidak ada yang tidak bisa dihitung untuk menambah nilai zonasi," tambahnya.

Di tahun ini juga, beber Bunyamin, mulai dibuka sekolah inklusi Kota Semarang bagi anak-anak berkebutuhan khsuss. Sehingga anak-anak tersebut akan bisa sekolah sama dengan anak-anak normal lainnya.

"Hal ini merupakan keberanian agar pendidikan untuk semua bisa dirasakan anak-anak tanpa terkecuali," ucpanya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved