Ady Hartono: Banyak Kepala Desa Ketakutan Kelola Anggaran

Ketua DPD Papdesi Jateng, Sumariyadi, mengatakan, sesuai Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Ady Hartono: Banyak Kepala Desa Ketakutan Kelola Anggaran
tribunjateng/muh radlis
DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menandatangani MoU dengan Lembaga Kajian Indonesia (LKI) wilayah Jawa Tengah. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Radlis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menandatangani MoU dengan Lembaga Kajian Indonesia (LKI) wilayah Jawa Tengah.

MoU kerja sama ini terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa untuk desa.

Ketua DPD Papdesi Jateng, Sumariyadi, mengatakan, sesuai Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa bisa menerima dana secara blockgran.

"Jadi desa benar benar dipercaya bisa merencanakan sendiri apa kebutuhannya," kata Sumariyadi, kemarin.

Agar kebutuhan desa ini tepat sasaran, sesuai amanat Undang Undang, Sumariyadi mengatakan, pemerintah telah menganggarkan peningkatan SDM aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dana desa.

Menurut Ketua DPD Papdesi Jawa Tengah Sumariyadi, ST dengan adanya UU no.6/2014 tentang Desa, desa bisa menerima dana desa secara blockgran, jadi desa benar-benar dipercaya dan bisa merencanakan sendiri apa kebutuhannya dan yang jelas pasti tepat sasaran.

Dan untuk melaksanakan progam desa tersebut, sudah diamanatkan oleh Undang Undang untuk menganggarkan atau menyisihkan anggaran untuk peningkatan SDM aparat desa yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dana desa.

"Dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai pembuatan laporan keuangan harus diminimalisir kesalahan yang bersifat administratif dan sesuai regulasi," katanya.

Untuk itu, Sumariyadi mengaku pihaknya perlu bekerja sama dengan LKI Jateng yang telah mendapat izin dari LKPP untuk menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa untuk aparatur desa.

Sementara itu, Ady Hartono, koordinator LKI Jateng, mengatakan, bimtek pengadaan barang dan jasa untuk aparatur desa ini dipandang sangat penting mengingat masih banyak aparatur desa yang belum memiliki kemampuan untuk itu.

Rencana pelaksanaan bimtek ini nantinya akan dimulai pada Agustus 2018 di daerah Temanggung, Wonosobo dan Purworejo.

Rencana total 50 desa yang akan mengikuti bimtek ini untuk pelaksanaan pertama.
"Pesertanya kepala desa dan perangkatnya. Kenapa tidak sekali langsung, jangan sampai roda pemerintahan di tingkat desa berhenti karena mengikuti bimtek ini. Jadi dibuat bergelombang," kata Ady.

Selain belum memiliki kemampuan terhadap perencanaan dan pengelolaan dana desa, Ady menyebut sebagian kepala desa juga merasa ketakutan mengelola anggaran desa yang mencapai Rp 1 miliar.

"Banyak kepala desa yang takut dapat anggaran Rp 1 miliar. Ini yang coba kami luruskan, bagaimana perangkat desa ini bisa mengelola anggaran sesuai kebutuhan desa," katanya.
Ady menuturkan, pengelolaan dana desa yang baik dan benar akan menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya warga desa itu sendiri.(*)

Penulis: muh radlis
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help