Liputan Khusus

Ahli Hukum Pidana Unnes Nilai Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Cukup Fair

Hemat saya, aturan itu sudah fair‎. Korupsi itu termasuk ekstra ordinary crime. Sehingga, adanya sanksi tambahan di luar norma hukum

Ahli Hukum Pidana Unnes Nilai Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg Cukup Fair
tribunjateng/dok
Logo Liputan Khusus Tribunjateng.com 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ahli hukum pidana Universitas Negeri Semarang (Unnes), Ali Masyhar mendukung penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018 yang melarang eks nara pidana (napi) kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak maju menjadi calon legislatif (caleg).

Menurut dia, aturan tersebut fair dan tak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.
"Hemat saya, aturan itu sudah fair‎. Korupsi itu termasuk ekstra ordinary crime. Sehingga, adanya sanksi tambahan di luar norma hukum saya kira bisa dilakukan untuk membedakannya dengan tindak pidana lain," katanya, kepada Tribun Jateng, baru-baru ini.

Ia pun tak sependapat jika kebijakan itu dinilai bertentangan dengan semangat penegakan hukum, atau melampaui perundang-undangan yang berlaku. Secara norma hukum, dia menambahkan, eks‎ napi korupsi dan ekstra ordinary crime lainnya sudah mendapat hukuman yang dijatuhkan pengadilan.

Akan tetapi dalam hukum, selain norma juga terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan. Jika norma terbatas kepada apa yang bisa dilihat, nilai lebih dari pada itu.

‎"Normanya seolah-olah tindak pidana korupsi selesai begitu saja, seiring dengan pelaku yang sudah mendapat hukuman badan. Namun, nilai tak bisa seperti itu. Ini terkait juga soal moral, di luar dari batas apa yang ‎bisa dilihat. Kalau eks napi korupsi kembali diberi kesempatan, tidak ada bedanya dengan (hukuman-Red) tindak pidana umum‎," urainya.

Selain itu, Ali menyatakan, sejatinya aturan ini tak bertentangan dengan‎ UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Menurut dia, undang-undang Pemilu adalah lex generalis, sementara aturan dalam PKPU 20/2018 merupakan lex spesialis.‎

Menurut dia, PKPU ini bisa menjadi prevensi general (pencegahan umum), sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat, agar jangan sekali-kali terllibat dalam tindak pidana korupsi dan e‎kstra ordinary crime lain.

"Akan tertanam di benak masyarakat 'jangan lakukan pidana itu, sanksinya tak selesai hanya dengan pidana kurungan'. Sekali lagi, saya kira ini cukup fair," tegasnya.

Ali mengungkapkan, motif tindak pidana korupsi dan ekstra ordinary crima lain sangat berbeda dengan tindak kriminal umum lain, semisal mencuri, mencopet, dan lain-lain.

"Motif pencurian, copet, dan lainnya sering kali adalah karena urusan perut yang harus dipenuhi, berbeda dengan korupsi. Pelaku korupsi biasanya tak lagi punya persoalan dengan kebutuhan perut. Melainkan lebih kepada kerakusan, adanya kesempatan, dan ditopang dengan penegakan hukum yang kurang jelas‎," tandasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved