Pemerintah Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia, Saham Langsung Anjlok

Penurunan ini tergolong dalam karena seminggu terakhir harga saham Freeport masih menguat 2,59 persen.

Pemerintah Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia, Saham Langsung Anjlok
net
Kamis (12/7), pemerintah Indonesia meneken Head of Agreement dengan Freeport untuk mengukuhkan posisi Indonesia di tambang emas di Papua itu. Kini kepemilikan saham Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Freeport sebesar 51 persen, dari sebelumnya hanya di kisaran 9,36 persen. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Harga saham Freeport-McMoran Inc anjlok 3,87 persen menjadi 17,41 dolar Amerika Serikat (AS) per saham pada perdagangan Rabu (11/7).

Penurunan ini tergolong dalam karena seminggu terakhir harga saham Freeport masih menguat 2,59 persen.  Akan tetapi dari awal tahun hingga Selasa lalu harga saham sudah turun 8,18 persen.

Penurunan harga saham Freeport sejalan dengan rencana divestasi saham PT Freeport Indonesia. Kamis (12/7) kemarin, pemerintah meneken Head of Agreement dengan Freeport untuk mengukuhkan posisi Indonesia di tambang emas di Papua itu. Kini kepemilikan saham Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) di Freeport sebesar 51 persen, dari sebelumnya hanya di kisaran 9,36 persen.

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana 3,85 miliar dolar AS atau Rp 54 triliun untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di Freeport. Para pihak akan menyelesaikan perjanjian jual beli ini sebelum akhir tahun 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif untuk memberikan kepastian kepada investor yang berinvestasi di Indonesia. "Dengan ditandatanganinya Pokok-Pokok Perjanjian ini kerja sama Freport Mc-Moran dan Inalum diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan serta memberi nilai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia," harap Sri Mulyani.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, BUMN memiliki kepedulian, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sejalan dengan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, BUMN akan menjadi ujung tombak proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia.

"Hal tersebut guna memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat, termasuk menjalankan usaha pertambangan secara profesional dan bertanggungjawab berlandaskan prinsip good corporate governance," ujar Rini.

Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka keseluruhan kesepakatan dengan Freeport McMoran yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK, telah dapat diselesaikan, termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Oleh sebab itu PTFI mendapatkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi maksimal 2x10 tahun.

Alot

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan, telah mendapatkan laporan tentang kesepakatan awal mengenai peningkatan saham Inalum di Freeport tersebut. Menurutnya, proses kesepakatan selama 3,5 tahun itu terbilang alot. Baru 1,5 tahun terakhir, proses negosiasi dikatakannya berjalan secara intens.

"Ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar Jokowi, di sela-sela puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (12/7).

Menurutnya, Freeport Indonesia telah mengelola tambang selama hampir 50 tahun. Selama itu juga, katanya, porsi kepemilikan perusahaan milik pemerintah berada di kisaran 9,3 persen. Pencapaian kesepakatan terakhir, ujar Jokowi, menjadi sebuah lompatan yang akan berdampak kepada penerimaan pemerintah yang lebih besar.

"Baik dari pajak, royalti, deviden dan retribusinya," ujar dia.
Peningkatan penerimaan pemerintah itu, diharapkannya, bisa dinikmati oleh warga Indonesia. "Kepentingan nasional harus dinomorsatukan, termasuk teknis pembagian ke Menteri BUMN, Menteri keuangan, dan Menteri ESDM," tuturnya. (tribunjateng/cetak/kps/Tribunnews/dtc)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help