Ngopi Pagi

TAJUK: Merebut Kembali Freeport

Sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998, Freeport sering menjadi komoditas politik dan bahan kampanye para calon Presiden RI.

TAJUK: Merebut Kembali Freeport
tribunjateng/grafis/bram kusuma
ERWIN Ardiansyah wartawan Tribun Jateng 

Oleh Erwin Ardian

Wartawan TRibun Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Setelah penantian panjang, akhirnya pemerintah Indonesia resmi menguasai saham mayoritas Freeport. Suatu hal yang dari dulu hanya ada di angan-angan bangsa ini, sekarang menjadi kenyataan.

Sejak runtuhnya Orde Baru pada 1998, Freeport sering menjadi komoditas politik dan bahan kampanye para calon Presiden RI.

Hampir semua calon Presiden berjanji akan mengambil alih saham mayoritas Freeport. Dan barulah pada Kamis (12/7), pemerintah Indonesia menandatangani Head of Agreement dengan Freeport. Kesepakatan itu menandai posisi Indonesia di perusahaan tambang emas di Papua itu.

Kini Warga Negara Indonesia boleh berbangga, melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport. Sebelumnya, Indonesia sebagai pemilik wilayah tambang hanya punya 9,36 persen saham.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan proses kesepakatan ini telah berjalan alot selama 3,5 tahun. Menurutnya, Freeport Indonesia telah mengelola tambang emas yang disebut-sebut terbesar di dunia itu, selama 50 tahun.
Jokowi juga memastikan kepemilikan saham yang sekarang ini membuat keuntungan yang diterima pemerintah Indonesia dari Freeport menjadi lebih besar.

Kerja sama pemerintah Indonesia dengan Freeport dimulai sejak era Presiden ke dua RI Soeharto. Sejarah telah mencatat, Soeharto sangat bersemangat menandatangani kontrak karya Freeport.

Bahkan Soeharto yang ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, hanya butuh waktu tiga minggu saja, untuk menandatangani kesepakatan penting dengan Freeport. Pada 7 April 1967, Soeharto memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun.

Selama lima puluh tahun inilah kisah mengenai kebesaran Freeport hanya menjadi dongeng bagi bangsa ini. Besarnya keuntungan yang diraih perusahaan raksasa ini sukses membuat pemiliknya keluar masuk jajaran sepuluh besar orang terkaya di dunia.

Dari keuntungan Freeport, manajemen berhasil membeli tambang emas lagi di Afrika. Indonesia hanya mampu melihat saja, karena minimnya bagi hasil. Warga Papua yang tinggal di sekitar Freeport masih hidup dalam jurang kemiskinan yang dalam.

Namun keberhasilan pemerintah merebut kembali Freeport juga diwarnai kabar miring soal dana 50-an triliun rupiah yang harus dikeluarkan untuk membeli saham. Belum lagi nada-nada pesimistis yang meragukan keuntungan Freeport akan lancar mengalir ke kantong pemerintah.

Apapun itu, sukses merebut kembali aset nasional harus dirayakan. Tapi lebih penting lagi, pemerintah harus segera menunjukkan apa hasil yang didapat oleh rakyat dengan pembelian saham Freeport. Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah kesejahteraan warga ‘pemilik’ Freeport sebenarnya yakni warga Papua, yang selama ini sering terpinggirkan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help