Pilpres 2019

KPU Imbau Tidak Mendaftar Bareng

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta partai tak mendaftarkan pasangan

KPU Imbau Tidak Mendaftar Bareng
kompas.com
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman 

TRIBUNJATENG.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta partai tak mendaftarkan pasangan calon presiden-wakil presiden yang diusung secara berbarengan.

Pasalnya, hal itu akan berpotensi menimbulkan bentrokan massa pendukung saat berada di Kantor KPU. Karena itu, KPU menyarankan agar ada selang waktu dua jam bagi partai politik untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung di Pemilu 2019.

"KPU tentu tak bisa menghalangi pasangan calon akan daftar tanggal berapa. Supaya rapi dan tertib, kami mengusulkan ada jarak sekitar dua jam lah. Baik sebelum atau sesudahnya. Supaya tidak bertemu di tempat yang sama dalam jumlah ribuan orang, bisa terlalu ramai," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (3/8) malam.

Menurut KPU Jika ada selang waktu dua jam saat pendaftaran pasangan capres dan cawapres, maka akan meminimalisasi terjadinya bentrok di antara pendukung pasangan capres dan cawapres.

"Kalau memang berdekatan dua-duanya KPU tetap menerima. Tapi kami tentu kami informasi sebaiknya tidak daftar bersamaan," lanjut Arief.

Masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres dimulai kemarin hingga 10 Agustus pukul 00.00 WIB.

Hingga kemarin, belum ada pasangan capres-cawapres yang mendeklarasikan diri maju dalam Pilpres 2019. Namun, berdasarkan dinamika politik, pertarungan hanya akan diikuti dua kubu, yakni petahana Joko Widodo dan penantang Prabowo Subianto.

Keduanya belum memutuskan siapa calon wakil presiden pendamping. Informasi dari kedua kubu, kemungkinan pendaftaran capres-cawapres baru akan dilakukan mendekati penutupan.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materi ketentuan masa jabatan Wakil Presiden.

Dia berharap, putusan dapat dikeluarkan sebelum batas akhir pendaftaran Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018. "Ya ditunggu sajalah," kata JK usai membuka Rakernas Ikatan Alumni Institut Teknik Bandung (ITB) yang digelar di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Sabtu (4/8).

JK masih berharap untuk bisa kembali mendaftar sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019. Dia sendiri mengatakan, hal ini tidak dibicarakan bersama Jokowi.

“Komunikasi setiap hari dengan Presiden Jokowi, tapi masalah negara. Komunikasi soal Pemilu 2019, belum kita bicarakan,” tuturnya.

Partai Perindo mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait masa jabatan wakil presiden sebelum batas akhir pendaftaran pasangan capres- cawapres Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materi tersebut diajukan agar Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo. Putusan MK nantinya akan menjadi dasar bisa atau tidaknya Kalla maju kembali sebagai cawapres. (tribunjateng/cetak/Kompas.com)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help