Dari 196 Proyek Pembangunan, Dinperkim Kota Pekalongan Baru Selesaikan 7 Proyek

dianggap pihak DPRD Kota Pekalongan menghambat pengerjaan proyek yang menjadi kewenangan bidang tersebut.

Dari 196 Proyek Pembangunan, Dinperkim Kota Pekalongan Baru Selesaikan 7 Proyek
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Rapat kerja DPRD bersama Dinperkim di Kantor Dinperkim Kota Pekalongan, Senin (6/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Kosongnya posisi Kepala Bidang Kawasan Pemukian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim), dianggap pihak DPRD Kota Pekalongan menghambat pengerjaan proyek yang menjadi kewenangan bidang tersebut.

Data dari Dinperkim sebanyak 196 paket pekerjaan yang harus dikerjakan, dan hingga kini yang terselesaikan 7 paket.

Dikatakan Plt Kepala Dinperkim, Andriyanto. 30 paket sudah berjalan, 75 paket dalam proses perencanaan dan 84 lainnya sudah siap dilaksanakan karena DED sudah selesai disusun.

"Ada beberapa kendala, salah satunya kami keterbatasan SDM. Saat ini staf teknis pada bidang yang akan mengurus proyek-proyek tersebut kompetensinya tidak sesuai sehingga butuh waktu lama untuk penyesuaian. Kemudian untuk kendala di awal tahun, terutama di wilayah utara kondisi genangan rob cukup tinggi," katanya, Senin (6/8/2018).

Andriyanto menjelaskan Dinperkim akan mengumpulkan seluruh pejabat yang akan mengelola pekerjaan yang sudah direncanakan.

"Proses DED akan disiapkan dan untuk 84 paket kemudian akan masuk tahap pengadaan. Targetnya, untuk penunjukkan langsung akan selesai dalam 15 haru dan untuk proyek yang harus dilelang akan selesai 25 hari. Target kami, akhir Agustus proyek yang sudah siap bisa segera dikerjakan dan November bisa selesai untuk jenis pekerjaan pengaspalaan dan pavingisasi ataupun pembetonan jalan," paparnya.

Adapun Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab, meminta, agar posisi Kepala Bidang Kawasan Pemukian segera diisi agar program pemerintahan khususnya di bidang kawasan pemukiman berjalan.

"Adanya mutasi membuat pejabat yang mengurus kegiatan-kegiatan tersebut kosong. Saat ini juga kami meminta Plt Kepala Dinperkim untuk berkirim surat ke Walikota agar segera mengisi pejabat pada bidang tersebut tanpa harus menunggu adanya pelantikan. Karena ini terkait dengan banyaknya proyek yang masih belum dikerjakan dan harus segera diselesaikan," terangnya.

Menurutnya, proyek-proyek yang ada pada bidang tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya lihat dari sekian program ini banyak yang belum dilaksanakan. Padahal kondisi cuaca baik dan memungkinkan untuk segera melakukan pekerjaan proyek yang dibutuhkan masyarakat agar segera dapat dirasakan manfaatnya," timpalnya.(*)

Penulis: budi susanto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved