Ini Upaya Pemkab Tegal Cegah Kawasan Kumuh di 116 Desa

Selain upaya penanganan kawasan kumuh, pihaknya kini telah melakukan upaya pencegahan kawasan kumuh di 116 desa untuk sektor lainnya.

Ini Upaya Pemkab Tegal Cegah Kawasan Kumuh di 116 Desa
Tribun Jateng/Akhtur Gumilang
Plt Bupati Tegal, Umi Azizah saat menghadiri acara Lokakarya Percepatan Kawasan Kumuh di Pendopo Amangkurat, Rabu (8/8/2018).  

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Berdasarkan SK Bupati Nomor 239 Tahun 2016, luas kawasan kumuh di Kabupaten Tegal adalah 487 hektare, tersebar di 22 desa dalam 11 kecamatan.

Namun dari luasan kawasan kumuh tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan dua wilayah yang menjadi penanganan kawasan kumuh yaitu Desa Harjosari Lor dan Desa Harjosari Kidul di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Melalui program 'Kotaku', pemerintah telah mengucurkan Bantuan Dana Investasi (BDI) senilai Rp 10 miliar untuk menangani pemukiman kumuh sejak tahun 2015.

“Adapun upaya telah dilakukan di antaranya, perbaikan insfrastruktur sanitasi dan jalan lingkungan,” ujar Plt Bupati Tegal, Umi Azizah kepada Tribunjateng.com, saat menghadiri acara Lokakarya Percepatan Kawasan Kumuh di Pendopo Amangkurat, Rabu (8/8/2018).

Selain upaya penanganan kawasan kumuh, pihaknya kini telah melakukan upaya pencegahan kawasan kumuh di 116 desa untuk sektor lainnya.

Beberapa sektor untuk penanganan dan pencegahan kawasan kumuh di antaranya seperti akses air minum, sanitasi, persampahan, dan perbaikan kualitas rumah tinggal.

Dalam hal ini, Umi menyebut, sektor akses air minum, di tahun 2018 terdapat alokasi untuk penambahan sambungan air ke rumah-rumah warga lewat Program Pamsimas sejumlah 2000 SR.

Sementara di tahun 2018 untuk sektor sanitasi, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memasang 3.000 tangki septik pabrikasi untuk warga miskin.

Kemudian sektor persampahan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menaikan anggaran menjadi Rp 8 miliar yang sebelumnya Rp 5 miliar.

Hal itu dilakukan demi menyelesaikan keluhan masyarakat tentang sampah.

“Diperlukan kerjasama yang baik, mulai dari level pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMD, lembaga BKM, serta masyarakat,” tegasnya.(*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help