Meski Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa, Ternyata Dana Desa Disebut Banyak Penyimpangan

Adapun, lanjutnya, masuk di tahun 2017 sampai dengan 2018, alokasi dana desa, mencapai angka Rp 60 miliar.

Meski Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa, Ternyata Dana Desa Disebut Banyak Penyimpangan
Tribun Jateng/Hesty Imaniar
Kepala Biro Hukum dan Tata Laksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Unfang Mugopal dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat Sosialisasi Tentang Penggunaan Dana Desa 2018 dan Upaya Pencegahan Penyimpangan. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Adanya dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mampu menurunkan angka kemiskinan di perdesaan sampai 4,5 persen, selama tiga tahun terakhir ini.

Dikatakan oleh, Kepala Biro Hukum dan Tata Laksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Unfang Mugopal, angka stunting di perdesaan, turun hingga 10 persen.

Selain itu, pada acara membuka Sosialisasi Tentang Penggunaan Dana Desa 2018 dan Upaya Pencegahan Penyimpangan, alokasi dana desa pun, mengalami peningkatan.

"Peningkatan itu, sudah 3 tahun terakhir. Awal pencanangan dana desa di tahun 2015, alokasi yang dianggarkan mencapai Rp 20,7 triliun, sementara pada 2016, naik, menjadi Rp 46,9 triliun," katanya, di Hotel Novotel Semarang, Rabu (8/8/2018) malam.

Adapun, lanjutnya, masuk di tahun 2017 sampai dengan 2018, alokasi dana desa, mencapai angka Rp 60 miliar.

"Perlu diketahui, dana desa ini, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Meski, masih ada oknum yang banyak memanfaatkan dana desa ini, untuk kepentingan pribadi pada oknum tersebut," jelasnya.

Ya, penyimpangan dana desa, banyak terjadi di beberapa daerah. Sejumlah area pun, dikategorikan menjadi rawan penyimpangan dalam pengguna dana desa.

"Penyimpangan itu, biasanya mulai dari perencanaan, penyaluran yang direkayasa, laporan yang juga penuh rekayasa, sampai dengan penggunaan fiktif, banyak terjadi," bebernya.

Karenanya, butuh dukungan dari semua pihak, termasuk kejaksaan, dalam mengawal dan mendukung penyaluran dana desa melalui upaya pencegahan adanya penyimpangan tersebut.

Di sisi lain, disampaikan oleh, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Ranu Mihardja, penggunaan dana desa yang tidak transparan tersebut, memiliki potensi menimbulkan konflik, yang cukup besar.

"Di sini dibutuhkan peran penting dari tim pengawal dan pengaman pemerintah, untuk mengawal proyek pembangunan di tingkat daerah dan pusat dari dana yang bersumber dari uang negara. Semuanya, harus turut andil agar penyimpangan ini bisa berkurang," imbuhnya

Ia juga menyebutkan, di tahun 2017, terdapat uang negara sekitar Rp 977 triliun yang didampingi pengelolaannya oleh kejaksaan, mampu naik sampai dengan 8 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan, salah satu keluhan yang disampaikan kepala desa berkaitan dengan penggunaan dana desa itu, menyangkut masalah administrasi keuangan.

"Dan tidak itu saja, ada juga laporan pertanggung jawaban. Oleh karena itu saya harapkan Kemendes bisa merumuskan sistem administrasi keuangan desa, yang bisa pertanggungjawaban dalam laporannya," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help