Pertaruhan Khittah NU 1926

Oleh M Nur Huda

 Wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Teka teki sosok calon wakil presiden pendamping Joko Widodo, akhirnya terjawab. Inisial M yang sebelumnya ramai diperbincangkan, ternyata adalah KH Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Am PBNU (2015-2020).

Kubu Jokowi, nampaknya ingin memangkas kegaduhan politik identitas yang beberapa waktu terakhir makin memanas, dengan mengeluarkan jurus sakti yakni menggandeng figur pucuk pimpinan MUI.

Namun, ini tentu menjadi pertaruhan bagi organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, NU telah membuat keputusan untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis melalui keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’.

Digaetnya KH Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi, NU dipaksa menghadapi tantangan untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Bagaimanapun, figur Kiai Ma’ruf tidak bisa lepas dari posisinya sebagai Rais Am PBNU.

Tentunya, ini menjadi pertaruhan bagi NU secara organisasi untuk menggerakkan basis masanya guna menyukseskan kemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Di sisi lain, NU harus memegang komitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis sesuai keputusan Kembali ke Khittah 1926.

Terkait persoalan tersebut, perlu menengok unggahan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus melalui akun instagramnya pada, Kamis (9/8), diungkapkannya bahwa NU bukan partai politik dan secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik.

Maka warga NU terutama yang menjadi pengurus NU tidak perlu ikut galau dan pusing menghadapi tahun politik dewasa ini, termasuk menghadapi Pilpres dan Pileg.

“NU sudah punya Qanun Asasi, Khittah NU, dan Pedoman Berpolitik Warga NU. Tinggal baca. Selebihnya kita memohon saja kepada Allah Al-Mu'izzul Mudzill, agar kita diberi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut kepadaNya, dan memiliki belas-kasih kepada rakyat mereka,” tutur Gus Mus yang juga mantan Rais Am PBNU ini.

Namun, apapun itu, para calon pemimpin nasional yakni capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin beserta penantangnya, parpol koalisi pendukung, serta simpatisannya, diharap mampu membuat narasi besar untuk kepentingan bangsa guna mengatasi persoalan yang multidimensi.

Sebab Indonesia menghadapi berbagai persoalan, di antaranya kemiskinan, ekonomi, ancaman kebhinekaan, radikalisme dan terorisme, korupsi, ketenagakerjaan, dan lainnya.

Maka, para calon pemimpin bangsa harus mampu menjawab semua persoalan itu. Juga harus mampu merekatkan berbagai entitas dan agama di republik ini. Terlebih lagi mengenai penegakan hukum dan kemandirian ekonomi pada setiap warga negara.