Ngopi Pagi

FOKUS: Solusi Semu Menata PKL

Dinas Perdagangan Kota Semarang mengizinkan lagi 94 pedagang kaki lima (PKL) berjualan di pinggir Jalan KH Agus Salim.

FOKUS: Solusi Semu Menata PKL
Tribunnews.com

Oleh Rika Irawati
Wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Dinas Perdagangan Kota Semarang mengizinkan lagi 94 pedagang kaki lima (PKL) berjualan di pinggir Jalan KH Agus Salim. Alasannya, mereka bukan penyebab utama kemacetan di jalur tersebut.

Ini bukan kali pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang gamang menata PKL. Bahkan, terkesan membiarkan para pemilik lapak berjualan di tempat yang tak semestinya.

Sebelumnya, mereka menyarankan PKL di shelter Taman Menteri Supeno yang tergusur pembangunan Taman Indonesia Kaya, berjualan di pinggir jalan di seputaran Taman Menteri Supeno. Dan, menjanjikan lokasi baru di trotoar Jalan Pandanaran 2 sebagai tempat relokasi.

Kebijakan tersebut sebenarnya bukan solusi meski seolah memihak PKL. Hanya karena ingin disebut berpihak pada wong cilik, Pemkot Semarang tak mengedukasi PKL berjualan di lokasi semestinya.

Yang memprihatinkan, pengguna jalan dan pejalan kaki diminta maklum serta memahami keberpihakan ini. Padahal, trotoar merupakan hak pejalan kaki di tengah minimnya jalur ramah pejalan. Juga, hak pengendara kendaraan melintasi jalur bebas hambatan PKL.

Juga, penertiban PKL di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang terdampak proyek normalisasi. Lantaran seribuan pedagang tak tertampung di pasar-pasar yang telah ditunjuk sebagai lokasi relokasi, ada pedagang yang pindah dan berjualan di pinggir jalan lain.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwanto, pernah mengatakan, keterbatasan lahan relokasi menjadi alasan mereka tak leluasa menertibkan PKL.

Meski tak wajib, menyediakan lahan pengganti merupakan upaya mencegah gesekan dengan pedagang.

Paling parah, bentrok fisik, terutama jika PKL merasa sudah belasan bahkan puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut, serta membayar retribusi harian ke petugas.

Padahal, sikap tak tegas ini bisa juga dimanfaatkan 'calon pedagang' yang baru berniat membuka usaha bermodal cekak. Bisa saja, mereka berpikir, "tak apa membuka lapak di pinggir jalan karena toh nanti, saat ditertibkan, akan dicarikan tempat baru berjualan".

Dalam menyusun rencana pembangunan, Pemkot Semarang harus punya grand design penataan kota secara menyeluruh. Termasuk, terkait keberadaan PKL. Pemkot harus mulai memetakan wilayah, mendata sebaran PKL, dan mencari kantong-kantong PKL. Jika perlu, sewa lahan, khusus untuk menampung pedagang mikro ini.

Layaknya pepatah 'ada gula, ada semut', begitu pula keberadaan PKL. Saat mereka dikumpulkan di satu tempat legal, mau tidak mau, pembeli bakal datang ke tempat itu. Jangan lagi memberi solusi semu namun sebenarnya membenturkan PKL dan pengguna jalan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help