Liputan Khusus

OJK Regional Jateng DIY Tunggu Kepastian

OJK bakal menerapkan syarat ketat, sehingga penerapan DP 0 persen itu dikembalikan kepada kebijakan dari masing perusahaan

OJK Regional Jateng DIY Tunggu Kepastian
tribun jateng/m zainal arifin
Kepala OJK Kantor Regional III Jateng-DIY, Bambang Kiswono. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan ketentuan besaran uang muka atau down payment (DP) kredit kendaraan menjadi 0 persen belum terwujud.

Hingga kini aturan yang masih menjadi acuan DP kredit kendaraan bermotor adalah POJK Nomor 29/POJK.05/2014, mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

"Kami masih menunggu keterangan dari pusat, belum ada putusan dari pusat‎, jadi masih memakai POJK yang lama sebagai acuan," kata Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, Bambang Kiswono, kepada Tribun Jateng, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, OJK berencana memangkas DP untuk kredit kendaraan bermotor menjadi 0 persen.‎ Saat ini, berdasarkan aturan yang berlaku, ketentuan DP untuk kredit kendaraan sebesar 15-20 persen.

Rencana OJK merevisi aturan tersebut terkait dengan upaya untuk lebih menggairahkan bisnis pembiayaan kendaraan bermotor, dengan kondisinya saat ini yang dinilai tengah lesu.

Dilansir laman tribunnews.com, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi mengatakan, kebijakan DP 0 persen nantinya akan berlaku untuk perusahaan pembiayaan konvensional maupun syariah.

Namun, OJK bakal menerapkan syarat ketat, sehingga penerapan DP 0 persen itu dikembalikan kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan pelaku industri.

Syarat ketat tersebut antara lain yang diperbolehkan menerapkan kebijakan ‎DP 0 persen hanya perusahaan multifinance yang mempunyai tingkat kredit macet atau non-performing financing (NPF) maksimal 1 persen. Selanjutnya, neraca keuangan perusahaan termasuk dalam kondisi sehat.

Sementara itu, data OJK Regional 3 Jateng-DIY mencatat NPF perusahaan pembiayaan di provinsi ini per Juni 2018 sebesar 1,38 persen. Sementara NPF perusahaan pembiayaan secara nasional per Juni 2018 tercatat mencapai 3,15 persen.

Adapun, data OJK mencatat aset perusahaan pembiayaan secara nasional per Juni 2018 sebesar Rp 11,51 triliun, kinerja pembiayaan sepanjang semester I tahun ini mencapai Rp 427,32 triliun.

Kinerja perusahaan pembiayaan hingga semester I/2018 juga mencatat laba sebesar Rp 8,83 triliun, utang sebesar Tp 6,643 triliun, dan modal Rp 4,72 triliun. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved