Pemilu 2019

Ini Putusan Bawaslu Jateng Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Jateng

Ini Putusan Bawaslu Jateng Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Jateng

Ini Putusan Bawaslu Jateng Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Jateng
Tribun Jateng/Dwi Laylatur Rosyidah
Penyerahan secara simbolis dokumen DPT Pemilu 2019 dari KPU Jateng ke Bawaslu Jateng di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT, di hotel Oak Tree Semarang, Kamis (30/8/2018).  

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bawaslu Jawa Tengah mengeluarkan putusan mengabulkan sebagian atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah atas nama Niam Syukri.

Pembacaan putusan dilaksanakan pada Kamis (13/9) sore kemarin.

Niam Syukri melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor KPU Jawa Tengah.

Niam menilai diberlakukan tidak adil sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses pencalonannya sebagai DPD Jawa Tengah.

Ia menyatakan adanya kesalahan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) KPU yang mengakibatkan harus dihapusnya dukungan atas nama Ahmad Niam Syukri oleh KPU Jateng sebanyak 1.200.

Pada 20 Juli 2018, Niam Syukri selaku pelapor menjumpai bahwa sistem SIPPP sulit untuk diakses dan tertera dalam layar monitor selalu terbaca teks 'Mohon Maaf silahkan kembali ke halaman utama'. Atas dasar itu, Niam Syukri melapor ke Bawaslu.

Mendapat laporan, Bawaslu Jawa Tengah pun menindaklanjutinya. Bawaslu Jawa Tengah memeriksa kelengkapan syarat laporan.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu kemudian memproses laporan itu.

"Digelarlah proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi tersebut," kata Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiudin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/9)

Bawaslu mengeluarkan putusan yang isinya lima poin, yaitu:

1. Menerima laporan Pelapor untuk sebagian. ‎
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD. ‎
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD atas nama Sdr. Ahmad Niam Syukri. ‎
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan dukungan calon anggota DPD atas nama Sdr. Ahmad Niam Syukri sebanyak 1.200 dan dilanjutkan dengan membuktikan kebenaran dukungan melalui verifikasi faktual sesuai ketentuan, dan memperhitungkan hasilnya dengan data dukungan sebelumnya yang telah dinyatakan MS atau TMS ;-- ‎
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. ‎
Dalam putusannya, majelis Bawaslu Jawa Tengah mengambil beberapa kesimpulan dan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa meskipun bukan kewenangan atau kesalahan langsung dari Terlapor (KPU Provinsi Jawa Tengah), nyatanya aplikasi SIPPP sebagai bagian tata cara pendaftaran calon peserta pemilu perseorangan, masih mengalami permasalahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sempat tidak terbacanya data dukungan Pelapor pada 2 (dua) desa, data dukungan Pelapor sempat menjadi 2 (dua) kali lipat dari jumlah dukungan yang dimasukkan oleh Pelapor, kegandaan yang baru dipastikan pada tanggal 30 Juli 2018 (setelah tahapan penyampaian hasil dan pengambilan sample), dan fakta masih terdapat data dukungan ganda identik yang tidak terbaca oleh aplikasi SIPPP.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda berlangsung sampai tanggal 26 Juli 2018. Sementara itu, penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan berlangsung sampai tanggal 29 Juli 2018.
3. Bahwa sesuai tahapan, dengan disampaikannya hasil verifikasi administrasi dan analisis kegandaan maka seluruh proses administrasi dianggap telah selesai dan dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi tersebut selanjutnya dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi faktual.
4. Bahwa secara prinsip tidak semestinya kelemahan sistem ataupun prosedur/tata cara pendaftaran calon menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian bagi para calon peserta pemilu perseorangan.
5. Bahwa oleh karena adanya permasalahan dalam memenuhi tahapan verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan, verifikasi administrasi dan analisis kegandaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka cukup adil menurut majelis jika Laporan pelapor dikabulkan sebagian. (tribunjateng/yan)‎

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved