Dispermasdes Instruksikan Harus Ada Keterwakilan Perempuan di Pengurus BPD Kabupaten Semarang

Prayitno Sudaryanto, menginstruksikan pada para kepala desa (kades) bersama masyarakat untuk aktif mengawal pembentukan pengurus BPD

Dispermasdes Instruksikan Harus Ada Keterwakilan Perempuan di Pengurus BPD Kabupaten Semarang
deni setiawan
Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang Prayitno Sudaryanto 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN -  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, Prayitno Sudaryanto, menginstruksikan pada para kepala desa (kades) bersama masyarakat untuk aktif mengawal pembentukan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Sesuai yang kemarin, Jumat (14/9/2018) sampaikan, hingga Oktober 2018 ini ada sekitar 156 pengurus BPD yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) atau purna. Dari data itu, ada meskipun sebenarnya jumlah sudah sedikit yang belum melaksanakan pengisian di Kabupaten Semarang,” terangnya.

Kepada Tribunjateng.com, Sabtu (15/9/2018), Prayitno menyampaikan, sebagian lainnya sudah memproses (mengisi).

Kini dari pengurus BPD yang telah terisi itu pihak desa hanya tinggal menunggu surat keputusan penetapan serta pelantikan dari Bupati Semarang Mundjirin.

“Dari 156 desa, baru ada sekitar 21 desa yang telah resmi memiliki pengurus BPD baru. Lainnya secara bertahap akan menyusul.

Paling lama Oktober 2018 sudah terbit surat dari Bupati Semarang. Ini penting karena secara tidak langsung untuk kepentingan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 9 Desember 2018 mendatang,” terangnya.

Dan menurutnya, hal terpenting dalam pembentukan BPD, yang sekiranya menjadi bahan cermatan masyarakat setempat adalah kewajiban keterwakilan perempuan pada struktur kepengurusannya.

“Paling sedikitnya ada 1 orang dari jumlah pengurus BPD di tiap desa. Setiap desa jumlah anggota atau pengurus BPD antara 5 hingga 9 orang. Tergantung sedikit-banyaknya jumlah penduduk di desa tersebut,” terangnya.

Menurut Prayitno, kewajiban adanya keterwakilan perempuan itu secara gamblang pun telah tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan BPD.

Halaman
12
Penulis: deni setiawan
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help