Pemilu 2019

BERITA LENGKAP, Putusan MA Abaikan Rasa Keadilan

Kalau saya berpendapat MA mengabaikan rasa keadilan masyarakat, sebab bagaimanapun publik itu kan berhak mendapatkan caleg yang baik

BERITA LENGKAP, Putusan MA Abaikan Rasa Keadilan
youtube
Peneliti Senior LIPI, Prof Syamsuddin Haris 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - ‎Peneliti Senior LIPI, Prof Syamsuddin Haris menilai keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan mantan narapidana korupsi bisa mendaftar sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019 telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, yang menjadi acuan MA adalah UU Pemilu, sebab fungsi MA adalah menilai atau melakukan judicial review atas semua ketentuan peraturan di bawah UU.

"‎Kalau saya berpendapat MA mengabaikan rasa keadilan masyarakat, sebab bagaimanapun publik itu kan berhak untuk mendapatkan caleg yang baik, yang bersih yang berintegritas," ucapnya, usai menjadi pembicara di ‎diskusi bertajuk 'Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).‎‎

Syamsuddin menuturkan, sebagai pemilih sebaiknya publik tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu supaya tidak memilih caleg mantan napi koruptor. ‎

"Saya pikir pemerintah tidak bisa campur tangan juga dalam wilayah kekuasaan yudikatif," tegasnya.‎

Pengamat yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengaku, tidak terkejut putusan MA yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

"Saya tidak merasa terkejut dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan pengujian PKPU No. 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba, dan penjahat seksual terhadap anak untuk dicalegkan. Seperti kelaziman, poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik sesuatu yang tak lazim bagi elit bangsa ini," katanya.

"Putusan MA itu menegaskannya. Alasan MA sudah juga berulangkali dibahas. Pada dasarnya KPU sedang tidak membuat aturan baru yang menjadikan aturan itu bertentangan dengan UU. KPU hanya menguatkan poin-poin yang sebenarnya sudah tersirat dalam UU," jelasnya.

Yakni, lanjut Ray, satu tujuan pemilu adalah menciptakan pemerintahan bersih, dan berintegritas. Oleh karena itulah, sejak awal ada syarat calon pemimpin itu harus sehat rohani, meminta SKCK, menyatakan tidak pernah dipidana pada kasus apapun, dan harus berusia minimal 30 tahun serta lulus minimal SMA.

Lebih tegas

Halaman
123
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved