Jumlah Pengusaha Walet di Kabupaten Batang Menurun

Data di Badan Pengelolaan Keungan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) jumlah pengusaha walet terus menurun.

Jumlah Pengusaha Walet di Kabupaten Batang Menurun
tribunjateng/dina indriani
Kepala Dinas BPKPAD, Kabupaten Batang, Bambang Supriyanto 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Bisnis walet di Kabupaten Batang saat ini sepertinya sudah tidak menjanjikan lagi. Tolok ukurnya bisa dilihat dari pajak sarang walet yang dari tahun ke tahun menurun.

Data di Badan Pengelolaan Keungan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) jumlah pengusaha walet terus menurun.

Di tahun 2016 tercatat ada 64 pengusaha walet se-Kabupaten Batang. Saat ini jumlahnya ada 61 atau berkurang 3.

"Ini kemungkinan anjloknya harga air liur burung walet, harga terakhir satu kilo dihargai Rp. 12 ribu. Sementara setiap pengusaha walet dikenai biaya pajak dikisaran Rp 200 ribu sampai 2 juta yang dibayar setahun sekali," tutur Kepala Dinas BPKPAD, Kabupaten Batang, Bambang Supriyanto saat dihubungi Tribunjateng.com, Minggu (16/9/2018).

Sedangkan, berdasarkan data yang dihimpun dari (BPKPAD), realisiasi pajak Walet tahun 2018 per awal September sebesar Rp. 36,8 juta dari target sebesar Rp. 50 juta, tahun kemarin bisa terealisasi sebesar Rp. 56 juta dari target sama dengan tahun ini yaitu Rp. 50 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Dinas Badan Pengelolaan Keungan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Titik Ismu H mengatakan mulai pertahun 2014 sampai sekarang hampir akhir tahun 2018 pajak walet di Kabupaten Batang tidak mengalami kenaikan, yakni dikisaran Rp. 50 juta pertahun.

"Dari 11 sektor pajak yang dipungut BPKPAD, pajak walet paling kecil setelah pajak parkir, pajaknya kecil dan sebenarnya sudah tidak ada potensi," tuturnya.

Menurut Titik, progres tahun-tahun kedepan tidak bisa memprediksi apakah pajak dari sektor walet akan mengalami kenaikan, akan tetapi pihaknya selalu melakukan pendataan setiap tahun kepada pengusaha walet agar bisa tetap memberikan pemasukan kepada Pemda.

"Di Batang memang lebih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten dan kota lain yang tidak lagi memungut pajak dari walet karena di daerah tersebut bisnis tersebut sudah tidak menjanjikan lagi," pungkasnya. (*)

Penulis: dina indriani
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved