Tak Semua Tuntutan Honorer Bisa Diakomodir Pemkab Tegal

Guru dan tenaga honorer pendidikan di Kabupaten Tegal melakukan mogok kerja secara massal hingga Kamis (4/10/2018) ini.

Tak Semua Tuntutan Honorer Bisa Diakomodir Pemkab Tegal
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Pimpinan komisi IV DPRD Kabupaten Tegal saat memanggil dinas terkait masalah mogok kerja tenaga honorer, Kamis (4/10/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Guru dan tenaga honorer pendidikan di Kabupaten Tegal melakukan mogok kerja secara massal. Mereka tercatat tidak masuk sekolah dari kemarin, Rabu (3/10/2018) hingga Kamis (4/10/2018) ini.

Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal pun memanggil dinas terkait membahas masalah tersebut, Kamis.

Dari beberapa tuntutan honorer, DPRD mengatakan semuanya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ada satu yang bisa dilakukan pemerintah daerah, yakni peningkatan honor atau kesejahteraan mereka.

Ada beberapa tuntutan dari para honorer. Pertama legalitas honorer dengan SK Bupati, kedua kesejahteraan ditingkatkan setara UMK.

Kemudian, guru honorer meminta status dinaikan menjadi CPNS berdasarkan massa kerja. Serta, terakhir menolak rekrutmen CPNS yang dianggap tidak mengakomodir honorer.

"Semuanya itu hanya bisa dilakukan pemerintah pusat. Pemda hanya bisa meningkatkan honor," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Munif.

Peningkatan honor pun, kata dia, harus disesuaikan dengan beban APBD yang ada.

Menurutnya, jika jumlah honorer berdasarkan data di BKD yang berjumlah 500-an. Honorer bisa mendapatkan gaji mendekati UMK atau Rp 1 juta lebih.

Namun, kata dia, jumlah yang ada saat ini, lebih dari itu. Lantaran ada honorer yang masuk kategori 2 atau K2 yang sudah lama mengabdi, ada juga yang non -K2.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved