Wali Kota Semarang Harap Aturan Baru Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Dicabut

Puskesmas di daerah pinggiran itu akan dikembangkan dengan biaya Rp 25 miliar.

Wali Kota Semarang Harap Aturan Baru Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Dicabut
tribunjateng/ist
Menghadapi kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung pada 23 September - 13 April, Walikota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPJS Kesehatan telah memberlakukan aturan baru terkait sistem rujukan rumah sakit yang biasanya ditentukan oleh Petugas Faskes Tingkat I yaitu Puskesmas atau berdasarkan keinginan dari pasien.

Aturan baru tersebut mengharuskan semua pasien dirujuk ke RS tipe D terlebih dahulu dan tidak bisa langsung ke RS tipe C, B atau A.

Terkait hal itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi berharap aturan baru BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan RS bisa dicabut.

Karena saat ini sudah banyak masyarakat yang mengeluhkannya.

"Kalau buat kami, segala keputusan apapun baik pusat, provinsi ya kita akan amankan di lapangan. Tapi kalau mewakili masyarakat dan pengelola rumah sakit tentu dirasa memberatkan. Karena seperti rumah sakit-rumah sakit swasta yang umumnya mendapatkan pendapatan dari rawat jalan, otomatis pasiennya sebagian besar akan berkurang. Sehingga banyak yang mengeluh," kata Hendi, sapaannya, Jumat (5/10/2018).

Baca: Kuota Peserta BPJS Kesehatan yang Dibiayai Pemkab Semarang Ditambah

Hendi menjelaskan, jika dilihat di lapangan kebijakan tentang rujukan rumah sakit yang tadinya pasien bisa langsung di Rumah Sakit (RS) tipe B, tapi sekarang harus lewat Puskesmas, RS tipe D, C, baru ke B, merugikan pengelola-pengelola rumah sakit yang berklasifikasi A, B dan C.

Karena pasien yang semula bisa langsung berobat jalan di rumah sakit A, B dan C itu, menjadi harus lewat jenjang tersebut supaya bisa dibiayai BPJS.

Hendi menegaskan untuk jangka pendek tidak ada langkah yang bisa dilakukan terkait aturan baru dari BPJS Kesehatan itu.

Hanya saja, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pimpinan cabang BPJS Kesehatan Kota Semarang, bahwa peraturan itu merupakan keputusan dari Pusat.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help