Boyolali Menuju One Map Policy, Bupati Seno: Ini Pertama di Indonesia

Sosialisasi Pemetaan Patisipatif di Pendopo Gede Boyolali . Bupati Boyolali, Seno Samodro sangat mendukung program ini.

Boyolali Menuju One Map Policy, Bupati Seno: Ini Pertama di Indonesia
tribunjateng/ist
Sosialisasi Pemetaan Patisipatif di Pendopo Gede Boyolali pada Rabu (10/10) siang. 

TRIBUNJATENG.COM, BOYOLALI – Dalam rangka mendukung program smart city Boyolali, seluruh Desa/Kelurahan di Boyolali akan segera memiliki peta bidang partisipatif. Peta berdasar bidang ini dipastikan yang pertama di Indonesia dalam mendukung One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tematik Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Mansur Fahmi dalam acara sosialisasi Pemetaan Patisipatif di Pendopo Gede Boyolali pada Rabu (10/10) siang.

“Perlu adanya peta berbasis bidang bagi desa antara lain menghindari sengketa batas desa, mengoptimalkan pengelolaan PBB [Pajak Bumi dan Bangunan], memetakan tanah kas desa dan sarana mewujudkan one map policy atau kebijakan satu peta,” terang Fahmi.

Selain itu dengan adanya peta bidang tersebut dapat diketahui status tanah sudah sertifikat atau belum serta sebagai media perencananan dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan setempat. Selanjutnya disampaikan bahwa pemetaan partisipatif merupakan solusi permasalahan terkait pertanahan di desa.

“Pemetaan partisipatif atau istilahnya gotong royong membuat peta akan melibatkan warga masyarakat dan perangkat desa. Peta tersebut akan memiliki banyak informasi yang banyak di dalamnya,” imbuh Fahmi sebagaimana rilis kepada tribunjateng.com.

Sementara Bupati Boyolali, Seno Samodro sangat mendukung program ini. Untuk ini peta disebut sebagai peta tumbuh yang bisa berkembang dan dimanfaatkan berbagai pihak. Untuk itu program penyusunan peta yang disusun mudah diperbarui, dijalankan dengan mudah diharapkan terwujud pada September 2019.

“Dengan program ini patok bidang tanah dengan koordinat sehingga setiap ujung batasnya jelas. Karena program ini pertama kali di Indonesia, saya perintahkan masing-masing desa harus menganggarkan dana untuk membuat program ini,” tegas Seno.

Seno mengibaratkan jika ada program ini, jika patok bidang tanah hilang akan mudah dicari mengingat data tersebut sudah terkomputerisasi. Dengan pasti akan diketahui besarannya, luasnya karena patok dengan koordinat akan pas.

Sehingga dipastikan dengan adanya peta ini akan menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah yang membuat peta sendiri-sendiri. (*)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help