Anggota DPRD Kabupaten Semarang Kesulitan Teknis Pengisian Data Laporan Harta Kekayaan

Permasalahan atau kendala di tiap individu mereka adalah kesulitan dalam teknis pengisian data.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang Kesulitan Teknis Pengisian Data Laporan Harta Kekayaan
Tribunjateng.com/Deni Setiawan
Staf Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK menerangkan tentang metode e-filing dalam pelaporan LHKPN di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Semarang di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (11/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengamini apa yang dikeluhkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tingkat kepatuhan dalam penyampaian maupun pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para anggota dewan, masih sangat rendah.

“Itu terjadi hampir di seluruh DPRD baik tingkat kabupaten-kota di Indonesia. Bahkan di tempat kami –DPRD Kabupaten Semarang—malah belum pernah karena mayoritas masih ada kendala terkait hal tersebut,” ucap Bambang Kusriyanto kepada Tribunjateng.com, Kamis (11/10/2018).

Dia mengutarakan, sebenarnya apabila ditinjau dari sisi kepatuhan maupun kesadaran, puluhan anggota dewan tersebut cukup baik.

Tetapi yang menjadi permasalahan atau kendala di tiap individu mereka adalah kesulitan dalam teknis pengisian data LHKPN tersebut.

“Untuk login atau mendaftar saja pun masih kesulitan. Itu mengapa kami senang ketika tim dari KPK datang ke Kabupaten Semarang untuk kemudian menyosialisasikan tata cara pengisian LHKPN tersebut, terutama pada metode secara online,” tandasnya.

Baca: 495 Mahasiwa Unnes Bakal Disebar ke 33 Desa di Kabupaten Semarang untuk KKN

Terlebih, lanjutnya, sistem online dalam pelaporan tersebut adalah hal baru bagi sebagian besar anggota legislatif di Kabupaten Semarang.

Ketika kali pertama dicoba, sudah dapat diketahui, mayoritas masih kebingungan dan sebagian di antara mereka menilai masih terlalu rigid (ribet, susah).

“Jika untuk laporan pajak tahunan, selama ini kami selalu patuh dan telah melaksanakannya di tiap tahun. Untuk LHKPN ini memang barang baru dan kami berkomitmen akan memulainya sekarang. Dilaksanakan di tahun ini untuk pelaporan tahun lalu (2017),” urainya.

Secara umum, menurutnya, sebagai bagian dari pihak penyelenggara negara, harta kekayaan yang dimiliki memang harus dilaporkan.

Terlebih ada aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewajibkan setiap anggota dewan terpilih, untuk melampirkan bukti pelaporan tersebut.

“Melalui sistem online ini lebih praktis dibandingkan secara manual. Kami tentu mendukung hal ini. Karena itu adalah bagian dari transparansi kekayaan kami saat menjadi pejabat –DPRD Kabupaten Semarang--,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang Agus Budiyono.

Dia menyampaikan, tingkat kepatuhan atau terlambatnya para anggota dewan dalam melaporkan harta kekayaannya karena lebih pada teknis.

“Sistem pengisian formulir LHKPN kami nilai masih rumit. Termasuk ada yang kami anggap masih rancu pada status pelaporan hartanya. Itu yang butuh waktu cukup lama agar tidak salah dalam pengisiannya. Semoga adanya sosialisasi itu, kami semakin paham,” tukasnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help