Bayar Utang Rp 3.663 Triliun, Malaysia Berencana Jual Aset Negara

Pemerintah Malaysia akan menerapkan tarif pajak baru demi menopang anggaran negara

Bayar Utang Rp 3.663 Triliun, Malaysia Berencana Jual Aset Negara
Mahatir Muhhamd

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Malaysia akan menerapkan tarif pajak baru demi menopang anggaran negara, yang kini terbebani oleh utang dan perubahan retribusi konsumsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad dalam sebuah forum di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (10/10).

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (9/10), pemerintah juga berencana untuk menjual aset negara demi membayar utang.

Meskipun dia tetap percaya bahwa investasi asing tetap datang dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Lim Guan Eng akan mengumumkan sejumlah strategi baru untuk memaksimalkan anggaran negara di bulan November nanti.

Malaysia tengah berupaya untuk menyelesaikan utang yang melebihi angka 1 triliun ringgit atau US$ 241 miliar atau sekitar Rp 3.663 triliun.

Hal ini ini semakin diperparah oleh jaminan negara atas di atas nota yang ternyata diterbitkan dari dana yang bermasalah yaitu 1MDB.

Lim mengatakan, konsolidasi anggaran tidak akan mudah karena Malaysia membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan masalah akibat kasus korupsi di proyek 1MDB dan hilangnya pengembalian pajak yang mencapai miliaran ringgit.

Negara kemudian memilih menerbitkan obligasi dan penjualan aset, termasuk bermain di pasar saham demi mengumpulkan dana serta memenuhi target defisit fiskal sebesar 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.

Perusahaan minyak negara Petroliam Nasional Bhd akan melantai di bursa efek, meskipun Mahatir belum memutuskan apakah akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau tidak.

Di sisi lain, menurut Lim, pemerintah juga berencana untuk mengurangi kepemilikan ekuitas langsung demi menahan efek crowding out yang disebabkan oleh investasi negara.

Sebelumnya, Mahatir telah meninjau proyek transportasi seharga miliaran dolar, tapi kemudian menangguhkannya karena dinilai terlalu mahal.

Pada Minggu lalu, pemerintah bahkan memangkas biaya proyek pembangunan angkutan massal hingga mencapai US$ 14 miliar.(*)

Editor: galih permadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved