Wali Kota Semarang Telah Terapkan Standar Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemkot

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan roadshow Bus KPK ke sejumlah daerah.

Wali Kota Semarang  Telah Terapkan Standar Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemkot
TRIBUN JATENG/M ZAENAL ARIFIN
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, meninjau sejumlah stan pelayanan masyarakat di halaman Balai Kota Semarang saat roadshow Bus KPK, Kamis (11/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

 TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan roadshow Bus KPK ke sejumlah daerah. Kali ini, roadshow tersebut singgah dan akan berada di Kota Semarang selama empat hari, Kamis-Minggu (11-14/10/2018).

Dalam roadshow tersebut, ada beberapa agenda kegiatan yang dijalankan KPK di antaranya penyidik cilik dan berbagai game tentang pencegahan korupsi.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, adanya Bus KPK ini nantinya mengajarkan dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan korupsi khususnya di lingkungan pemerintah.

Pasalnya, korupsi adalah persoalan yang kronis di negeri ini yang harus diberantas bersama-sama.

Menurutnya, KPK sudah membuat standar-standar dalam hal pencegahan korupsi. Misalnya pejabat dari mulai eselon 3 dan eselon 4 diharuskan melaporkan LHKPN secara rutin. Selain itu masih banyak lagi.

"Standar-standar itu sudah kami terapkan di lingkungan Pemkot Semarang. Supaya kemudian pergerakannya diketahui. Misal Wali Kota gajinya Rp 6 juta, tunjangannya sekian. Eh tiba-tiba setahun punya Rp 21 miliar, dari mana? Kalau tidak jelas sumbernya berarti ada potensi gratifikasi dan korupsi di situ," kata Hendi, sapaannya.

Kemudian, Hendi menyebutkan, proses lelang proyek di Kota Semarang juga sudah menggunakan sistem elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga hal itu mencegah kesempatan tatap muka antara kontraktor dengan panitia lelang.

"Tender kalau nggak pakai ULP kemudian tatap muka dengan panitia lelangnya, bisa kemudian kongkalikong. Tapi hari ini di Kota Semarang pakai ULP, jadi antara kontraktor dengan panitia lelang tidak bertemu langsung," jelasnya.

Lalu, lanjutnya, mitigasi berikutnya yang rawan korupsi yaitu di pelayanan publik.

Halaman
123
Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved