Buka Tahapan Uji Kompetensi Seleksi JPT Kabupaten Pati, Ketua Pansel Ingatkan Soal Korupsi

Sebelumnya terdapat 19 pelamar namun ada dua nama yang tidak lolos seleksi administrasi.

Buka Tahapan Uji Kompetensi Seleksi JPT Kabupaten Pati, Ketua Pansel Ingatkan Soal Korupsi
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pati 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Lita Febriani

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Seleksi tiga Jabatan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pati kini masuki tahapan uji kompetensi yang digelar di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS Surakarta.

Terhitung 17 pelamar yang lolos seleksi administrasi akan jalani tes uji kompetensi yang dibuka oleh Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pati Suharyono.

Dalam seleksi terbuka ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati bekerjasama dengan LPPM UNS.

Kegiatan dibuka langsung oleh ketua panitia seleksi yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Suharyono selaku Ketua Pansel sekaligus Sekretaris Daerah Pati mengapresiasi pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Kabupaten Pati periode kali ini, dari tiga formasi yang dibuka, semuanya memenuhi syarat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu uji kompetensi.

Baca: Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Pati Gunakan Sistem Assessment Center Uji Kompetensi

Sebelumnya terdapat 19 pelamar namun ada dua nama yang tidak lolos dalam seleksi administrasi yang dilakukan di awal.

"Ya meskipun harus gugur dua orang di tahapan seleksi administrasi, saya apresiasi seleksi periode ini terdapat 17 orang," tutur Suharyono, Sabtu (13/10/2018).

Suharyono juga menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Pati dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemda.

Melihat UU tersebut menjadi tanda bahwa setiap tindak tanduk dari kepala dinas nantinya dapat disaksikan dan diawasi oleh masyarakat sendiri.

"Bahwa sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah nomer 43 tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo tentang pemberian hadiah bagi pelapor dugaan tindak korupsi, Kepala Dinas diiabaratkan hidup di dalam aquarium, yang mana setiap masyarakatnya dengan leluasa dapat melihat apa yang dilakukan oleh para pejabat," terang Sekda Pati tersebut.

Saat ini, menurut Suharyono, birokrat dituntut untuk profesional, transparan, netral, akuntabel serta transparan dalam melakukan setiap kebijakan, salah satunya dengan dilakukannya kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama seperti sekarang ini.

17 pelamar yang akan ikuti seleksi tahap uji kompetensi tersebut terbagi dalam 7 pelamar untuk posisi Sekretaris DPRD, 5 pelamar untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan dan 5 pelamar lain untuk Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Pati.

"Terkait dengan 17 pelamar yang mengikuti kegiatan seleksi terbuka ini, rinciannya ialah 7 orang untuk posisi Sekretaris DPRD, sedangkan 5 orang untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan, dan lima lainnya untuk Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Pati," tutup Suharyono. (*)

Penulis: Lita Febriani
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved