Apa Kabar Rencana Pemekaran Brebes Selatan?

"Kedatangan kami ingin mengkonfirmasi apakah Pemda Brebes telah mengirimkan berkas pemekaran ke (pemerintah) provinsi apa belum

Apa Kabar Rencana Pemekaran Brebes Selatan?
Tribunjateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Warga Brebes Selatan melakukan orasi di depan kantor Pemkab Brebes. 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Warga Brebes bagian selatan yang diwakilkan Presidium Pemekaran Brebes Selatan mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Jateng di Semarang pada Jumat (12/10) lalu.

Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan pemekaran ke Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Pemprov Jateng.

"Kedatangan kami ingin mengkonfirmasi apakah Pemda Brebes telah mengirimkan berkas pemekaran ke (pemerintah) provinsi apa belum," kata Ketua Dewan Pengarah Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Faris Sulchaq, Sabtu (13/10/2018).

Perwakilan warga Brebes Selatan ditemui Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemda dan Peningkatan Kapasitas Daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Pemprov Jateng, Soelistyarini.

Dari keterangan yang didapat, berkas pemekaran belum dikirimkan Pemkab Brebes ke provinsi.

Hal tersebut membuat kecewa perwakilan warga lantaran waktu yang dijanjikan Pemkab Brebes tersisa tiga hari kerja.

"Ternyata, sampai saat ini (berkas) belum dikirim. Pemkab kan sudah janji dalam waktu 14 hari kerja dari 27 September 2018, berkas akan dikirim. Ini tersisa tiga hari hingga Rabu 17 Oktober 2018 mendatang deadline-nya," tegas pria yang pernah menjabat Wakil Bupati Brebes itu.

Berdasarkan penuturan dari perwakilan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Pemprov Jateng, pihaknya baru menerima berkas konsultasi terkait pemekaran, bukan berkas persyaratan Undang Undang pembentukan daerah otonomi baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 27 September 2018 lalu, ratusan warga dari wilayah Brebes selatan yakni dari enam kecamatan (Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, Salem) menggeruduk Kantor Pemkab Brebes.

Mereka meminta agar bupati dan jajarannya mengirim berkas persyaratan pemekaran yang sesuai Undang Undang.

Hasil dari audiensi, Pemkab berjanji akan mengirimkan berkas persyaratan dalam waktu 14 hari. Hal itu dipertegas dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani Sekda Brebes, Emastoni Ezam.

"Sehingga, kami mendesak agar Pemda segera menyelesaikan hal tersebut. Jika tidak segera, artinya mengingkari dengan perjanjian yang ditandatangani sekda beberapa waktu lalu," tandas Faris.

Sementara, anggota presidium pemekaran, Makmur, mengancam apabila dalam waktu sesuai perjanjian tidak ditepati dan berkas belum diserahkan, berbagai elemen warga dan ormas se-Brebes selatan akan berdemo dan menutup jalan nasional Brebes-Purwokerto.

"Jika pemkab tidak merealisasikan janjinya, kami akan demo tutup ruas jalan nasional di Bumiayu pada Kamis dan Jumat atau 18 dan 19 Oktober 2018," tegasnya. (tribunjateng/cetak/mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help