Lama Menunggu, Korban Longsor Sijeruk Banjarnegara Akhirnya Tempati Rumah Baru

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Para korban bencana longsor di Dusun Gunungraja Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu boleh bernafas lega. Mereka kini bisa menempati hunian baru yang lebih layak.

Sebanyak 13 rumah untuk belasan Kepala Keluarga (KK) akhirnya berhasil didirikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Banjarnegara melalui APBD.

Bangunan rumah bertipe 36 itu memang belum sempurna. Tembok bangunan belum dihaluskan (plester). Ruang dalam rumah belum bersekat. Kendati demikian, rumah tersebut sudah layak ditempati.

Kepala Seksi Pembangunan dan Perumahan DPKP Banjarnegara Sunaryanto mengatakan, hunian tetap itu dibangun dengan anggaran terbatas melalui APBD, sekitar Rp 400 jutaan, mulai tahun 2017 lalu.

Karena itu, untuk menyempurnakan pembangunan rumah tersebut, pihaknya mendorong swadaya masyarakat atau pemilik rumah bersangkutan.

"Pemerintah membangun sampai layak ditempati. Adapun untuk plester, atau lainnya yang masih kurang, swadaya pemilik rumah. Yang penting sudah layak dihuni,"katanya

Pembangunan hunian tetap untuk korban longsor dinyatakan telah rampung. Kini, Pemkab meneruskan pembangunan untuk infrastruktur pemukiman, yakni talut untuk memperkuat struktur tanah, drainase serta jalan akses perumahan. Pembangunan infrastruktur ini ditarget selesai bulan depan.

Pembangunan rumah bagi korban longsor ini telah diajukan beberapa kali hingga akhirnya terealisasi. Peristiwa longsor 2014 lalu yang menimpa pemukiman di dusun Gunungraja menyebabkan 13 rumah rusak berat atau roboh. Para keluarga yang menempati rumah itu terpaksa mengungsi ke tempat famili.

Pembangunan hunian tetap bagi para korban longsor ini mulanya dikabarkan akan dibangun Bank Mandiri. Namun, wacana itu tak kunjung terealisasi.

Karena tak ada kejelasan, BPBD akhirnya mengajukan kembali bantuan pembangunan rumah itu kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui DPKP. Hingga tahun 2017, pembangunan itu akhirnya terealisasi.

Kini, para korban yang sempat terkatung-katung nasibnya bisa menempati hunian baru yang lebih aman ancaman pergerakan tanah.

Pembangunan hunian tetap bagi para korban memang memerlukan proses. Pemerintah harus menyiapkan lahan baru untuk relokasi. Penyiapan lahan tidaklah sembarangan.

Sebelum dibangun, lahan itu harus lebih dulu dikaji oleh tim ahli Geologi untuk memastikan layak atau aman dari ancaman longsor. Pasalnya, kondisi tanah di wilayah itu sebagian rawan longsor. Pemerintah tentu tak ingin berisiko membangun infrastruktur di atas tanah labil yang mengancam keawetan bangunan di atasnya.

"Jadi lahan ini sudah melalui kajian geologi dulu. Dinyatakan layak dulu sebelum dibangun,"katanya. (*)