Investasi di Jateng Triwulan Ketiga Mencapai Rp 41,936 Triliun, Didominasi dari Asing

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Desta Leila Kartika

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Target capaian investasi di Jawa Tengah pada triwulan ketiga telah mencapai 89 persen. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Prasetyo Aribowo optimistis sampai akhir tahun nantinya target akan tercapai 100 persen.

Dari data yang ada, investasi dari PMA (Penanaman Modal Asing) masih lebih tinggi dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Untuk PMA tahun 2018 sebanyak Rp 21,456 triliun, sedangkan PMDN berjumlah Rp 20,479 triliun.

Jadi kalau ditotal keseluruhan antara PMA dan PMDN berjumlah Rp 41,936 triliun. Mengalami kenaikan sekitar 26 persen dari tahun 2017 yang berjumlah Rp 33,022 triliun atau selisih nilai sebanyak Rp 8,9 triliun.

"Terkait serapan tenaga kerja dibanding tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2017 total ada 98.883 orang sedangkan di tahun 2018 total ada 84.447 orang. Terjadi penurunan tenaga kerja sebanyak 14.436 orang," ujar Prasetyo, pada Tribunjateng.com, Rabu malam (31/10/2018).

Membahas serapan proyek yang sudah melapor ke LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), Prasetyo menjelaskan di tahun 2018 mengalami peningkatan. Serapan proyek PMA berjumlah 936 proyek dan PMDN 1.647 proyek , maka jika dijumlah total ada 2.583 proyek.

Sedangkan di tahun 2017 proyek PMA berjumlah 890 proyek dan PMDN 1.050 proyek jumlah total 1.940 proyek . Jadi dapat disimpulkan tahun 2018 ini mengalami kenaikan pelaku usaha PMA dan PMDN sebanyak 643 proyek.

Terkait serapan tenaga kerja terutama dalam hal suplai, kata Prasetyo, memang sedikit bermasalah, contohnya beberapa tekstil di Boyolali masih kekurangan tenaga kerja, begitu juga di Semarang dan Brebes.  Sebenarnya, lanjutnya, masalah suplai tenaga kerja perlu digarap bersama.

"Kami sedang berusaha berdiskusi dengan teman-teman Dinas Tenaga Kerja baik provinsi maupun kabupaten di Jateng," jelasnya.

Selain itu, menurut Prasetyo persoalan tenaga kerja juga tidak terlepas dari pendidikan. Dinas Pendidikan harusnya bisa menangkap masalah kekurangan di sektor-sektor tertentu, dalam hal ini terkait Vokasi.

Kedepan pihaknya akan lebih detail masuk ke jenis dan jumlah tenaga kerjanya, karena PMA dan PMDN membutuhkan waktu paling tidak satu sampai dua tahun.

"Sambil menunggu operasionalnya kami akan mengidentifikasi jenis tenaga kerja, kualifikasi jumlah yang seharusnya bisa dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kebudayaan serta Kabupaten Kota," ungkapmya.(*)