Kabupaten Pati Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lagi dari BPK

Penghargaan ini menambah deretan prestasi, setelah tiga kali berturut-turut Kabupaten Pati mendapatkan Opini WTP.

Kabupaten Pati Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lagi dari BPK
Istimewa
Kabupaten Pati Dapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lagi 

Laporan Reporter Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Pati kembali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan ini menambah deretan prestasi, setelah tiga kali berturut-turut Kabupaten Pati mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Bupati Pati, Haryanto.

Pemberian penghargaan dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang, Rabu (31/10/2018).

Baca: Jangan Lupa, Festival Pangan Lokal di Kabupaten Pati Akan Digelar Hari Ini

Haryanto mengaku puas dengan penghargaan tersebut.

"Jika sebelumnya penilaian atas laporan keuangan daerah berhenti pada opini BPK, maka ini adalah bentuk penghargaannya bagi daerah yang meraih WTP," katanya dalam rilisnya.

Bupati menambahkan, dengan diraihnya opini WTP tersebut tentu akan menjadi pertimbangan pusat saat menentukan Dana Insentif Daerah (DID).

Haryanto juga menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dan juga pada semua pihak termasuk anggota dewan dan masyarakat Kabupaten Pati yang telah mendukung kinerja Pemkab Pati.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah lewat sambutannya mengatakan, penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPK RI tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengolahan keuangan daerah.

"Dari parameter tersebut BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, apakah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP)," katanya.

Baca: Bupati Haryanto Janji Tingkatkan Fasilitas Olahraga Usai Kabupaten Pati Naik Peringkat di Porpov

Dikatakan, di tengah permasalahan ekonomi global dan pembangunan yang kian kompleks, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin setiap program pembangunan di daerah.

"Peran akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk sharing peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), workshop akuntansi persediaan, Focus Grup Discussion (FGD) pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS)," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan WTP adalah indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ia pun menyampaikan rasa syukurnya lantaran dari 35 kabupaten/kota se-Jateng, lebih dari 90%-nya berhasil mendapatkan Opini WTP. (*)

Penulis: Dwi Laylatur Rosyidah
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved