Komisi D DPRD Kota Semarang Ingatkan Penetapan UMK 2019 Harus Pertimbangkan Iklim Investasi

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengingatkan wali kota dan gubernur untuk perhatikan iklim investasi dalam menentukan UMK 2019

Komisi D DPRD Kota Semarang Ingatkan Penetapan UMK 2019 Harus Pertimbangkan Iklim Investasi
IST
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengingatkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperhatikan iklim investasi dalam menentukan besaran upah minimum kota (UMK) 2019.

Anang khawatir, jika kenaikan UMK 2019 terlalu tinggi bisa mengakibatkan para investor pergi meninggalkan Kota Semarang. Di sampung itu, dikhawatirkan terjadinya relokasi perusahaan dan pabrik ke luar Kota Semarang.

"Penentuan kebijakan pengupahan, jika Apindo sepakat dengan PP 78, pemerintah harus melihat hal ini dari sisi investasi. Jika menetapkan upah yang terlalu tinggi, bisa mengakibatkan terjadinya relokasi pabrik," katanya, Kamis (8/11/2018).

Relokasi yang dimaksudkan oleh Anang yakni jika pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan Kota Semarang yang ternyata nominalnya lebih tinggi dari kota lainnya, dampaknya yaitu berpalingnya para investor.

"Karena di sekitar Kota Semarang kan ada yang masih di kisaran satu koma kan upahnya, sehingga kalau ada pengusaha melihat ketimpangan ini, nanti bisa terjadi relokasi,” ujarnya.

Anang menjelaskan, jika nantinya memang ada perubahan terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka harus melibatkan Kabupaten/Kota yang ada di sekitar. Ia mewanti-wanti ada ketimpangan yang besar dengan menetapkan UMK Kota Semarang yang terlalu tinggi sampai Rp 2,8 juta sebagaimana usulan para buruh, namun daerah sekitarnya masih rendah.

"Hal itu tentu akan membuat investor maupun pengusaha akan keluar dari Kota Semarang. Apalagi kemarin kan UMP oleh Gubernur sudah ditetapkan Rp 1,8 juta. Lha bisa jadi calon investor baru tidak memilih Semarang, kemudian yang lama akan relokasi ke daerah lain. Jadi melihat ini harus lebih menyeluruh," paparnya.

Terlepas dari hal itu, Anang meminta kepada para buruh dalam melakukan aksi untuk selalu tetap memberikan masukan dan saran kepada pemerintah yang memang berdasarkan riil KHL.

Mengingat, selama dirinya menjabat sebagai anggota dewan, tidak pernah satu kali terjadi adanya kesepakatan dan kesepahaman antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh. Sehingga yang terjadi, berapapun angka pengupahan yang ditetapkan akan selalu ada pro dan kontra.

"Kami tentu akan memberi dorongan yang dalam tanda kutipnya itu pantas dan layak tetapi tidak akan mengganggu iklim investasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Semarang, Dedi Mulyadi mengatakan, usulan angka UMK 2019 yang disampaikan dari Apindo kepada Wali Kota Semarang sebesar Rp 2,49 juta. Usulan tersebut selisih jauh dibanding usulan dari kalangan buruh yang besarnya Rp 2,8 juta.

"Ya buruh punya perhitungan sendiri, Apindo sesuai dengan PP 78 tahun 2015. Yang perlu diketahui, kenaikan upah yang tinggi akan mengurangi daya saing atas produk barang yang dihasilkan," kata Dedi.

Menurutnya, besar kecilnya penetapan UMK 2019 nantinya yang paling tersampak adalah sektor padat karya terutama yang masih menjadi penyerap tenaga kerja. Karena, menurutnya, akan menjadi tidak menarik bila upah telalu tinggi.

"Yang terjadi adalah pengusaha lebih cenderung mengefisiensikan usahanya dengan mengurangi biaya tenaga kerja atau mengganti dengan alat-alat mekanis. Bagi industri yang tidak mampu bersaing hanya pilihan tutup, efisiensi atau relokasi pabrik ke tempat lain," tegasnya. (Nal)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved