Paguyuban Warga Desa Wadas Tolak Pengambilan Material Tanah untuk Bendungan Bener

Paguyuban warga Desa Wadas, Purworejo, menolak lokasi pengambilan material tanah setempat untuk pembangunan Bendungan Bener

Paguyuban Warga Desa Wadas Tolak Pengambilan Material Tanah untuk Bendungan Bener
Tribunjateng.com/Daniel Ari Purnomo
Ratusan paguyuban warga Desa Wadas yang tergabung dalam Germpa Dewa berunjukrasa di gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (8/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Daniel Ari Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Paguyuban warga Desa Wadas, Purworejo, menolak lokasi pengambilan material tanah setempat untuk pembangunan Bendungan Bener.

Penolakan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa di muka gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (8/11/2018).

Massa yang berjumlah sekira 200 orang itu menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa). Salah satu desa di Kabupaten Purworejo.

Belum lama memulai aksi, Sekretariat Daerah (Setda) Jateng berkenan menerima perwakilan massa.

Mereka disambut Kepala Bagian Pemerintahan Setda Jateng, Bambang Herwanto, masuk di ruang pertemuan kantor gubernur.

"Mohon maaf, gubernur tidak bisa menemui panjenengan. Kalau anda baca koran, pasti tahu, beliau sedang kunjungan ke Jepang. Saya siap mendengar keluhan bapak ibu, untuk selanjutnya saya laporkan ke gubernur," ujar Bambang ramah mempersilakan perwakilan massa mengutarakan maksud aksi.

Perwakilan Gempa Dewa, Fuad, menyampaikan ada permasalahan dalam proses penyusunan AMDAL pembangunan Bendungan Bener.

"Kami paham bendungan itu proyek strategis nasional. Namun warga merasa dirugikan dan tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Kepala desa kami tak tahu menahu soal penyusunan itu, tahu-tahu sudah jadi," katanya.

"Keterangan yang tercantum dalam buku AMDAL, lahan yang akan dieksploitasi seluas 145 hektar dan 8,64 hektar untuk akses jalan. Kami menolak," sambung pria yang tak berkenan nama lengkapnya disebut itu.

Dia menambahkan, warga pun menolak pengambilan material tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian itu dengan sistem ganti rugi.

Fuad berpendapat pemerintah provinsi lalai dalam mengeluarkan izin lingkungan. Dia mengklaim pelibatan warga setempat dalam izin tersebut.

Sekitar 30 menit berdialog, Bambang Herwanto berjanji menyampaikan semua keluhan yang telah disampaikan paguyuban warga Desa Wadas kepada gubernur.

"Semua akan saya sampaikan, sudah saya catat. Kami mengapresiasi aksi siang ini sudah berjalan tertib," terangnya seraya mengakhiri pertemuan. (*)

Penulis: Daniel Ari Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved