Tingkatkan Pelayanan, Puskesmas di Batang Diakreditasi Kemenkes

Kementerian Kesehatan melalui Tim Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kembali mensurvei Puskesmas di Kabupaten Batang

Tingkatkan Pelayanan, Puskesmas di Batang Diakreditasi Kemenkes
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Bupati Batang, Wihaji saat menyambut tim surveyor dari Kemenkes di Puskemas Kecamatan Warungasem, Kamis (8/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kementerian Kesehatan melalui Tim Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kembali mensurvei Puskesmas di Kabupaten Batang.

Kepala Dinas Kesehatan Hidayah Bhasbet mengatakan akreditasi sudah yang ke-19 Puskesmas dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Batang.

Saat ini yang disurvei yaitu Puskesmas di Kecamatan Warungasem yang melayani 18 desa.

" Masih ada dua yang belum akreditasi yaitu Puskesmas Blado II yang rencananya bulan depan dan Gringsing I rencana tahun depan karena pembangunan fisiknya belum selesai," tutur Hidayah Bhasbet, Kamis (8/11/2018).

Dijelaskan bahwa untuk tahun 2019 ada reakreditasi bagi Puskesmas yang sudah terakreditasi dulu, sehingga hampir setiap tahunnya ada akreditasi.

"Akreditasi sendiri ada gretnya yaitu dasar, madya, utama dan paripurna, untuk di Batang gret yang paling tinggi adalah utama belum ada yang meraih paripurna," tuturnya.

Bupati Batang, Wihaji mengatakan akreditasi menjadi wajib bagi Puskesmas di Batang.

"Pemkab wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Batang," tutur Wihaji

Wihaji meminta kepada Puskesmas untuk memberikan data yang sejujur - jujurnya, dalam memberikan pelayanan maupun administrasi manajemen saat di survei.

"Saya minta Puskesmas tidak hanya saat tim akreditasi datang semunya sebaik-baik, tapi ini harus dilakukan setiap hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," Pinta Wihaji.

Dikatakannya, dua hal dalam melakukan sebuah perubahan karena untuk menuju suatu kebaikan dalam sebuah lembaga atau institusi pemerintahan dipengaruhi dua faktor komitmen pimpinan.

"Dari dua faktor utamanya menuju inovasi yang dipengaruhi oleh 45 persen komitmen pimpinan kepala daerah atau intitusi atau lembaganya, 40 persen sistem menajemen pelanayanan mutunya dan 15 dari faktor lain -lain," pungkasnya. (*)

Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved