Ini Dasar Hukum Polisi Menerapkan Sistem Tilang Elektronik

Penerapan penindakan tilang dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang akan dilakukan kepolisian akan melibatkan berbagai instansi.

Ini Dasar Hukum Polisi Menerapkan Sistem Tilang Elektronik
Tribun Jateng/Dhian Adi Putranto
Petugas ATCS sedang memantau lalulintas untuk merekam tindakan pelanggaran lalu lintas, Senin (25/9/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penerapan penindakan tilang dengan sistem elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang akan dilakukan kepolisian akan melibatkan berbagai instansi.

Polisi melibatkan Dishub sebagai pengoperasi kamera CCTV, Kantor Pos sebagai lembaga pengirim surat konfirmasi dan tilang, hingga kejaksaan dan pengadilan yang telah menyetujui gambara pelanggaran sebagai barang bukti yang cukup.

Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi menjelaskan sebelum pilot project sistem itu dilakukan pihaknya telah memiliki dasar hukum sebagai payung untuk kebijakan itu.

"Ada di pasal 184 UU Nomor 81 hukum acara pidana menyebut bahwa alat bukti diantaranya adalah surat hingga keterangan ahli. Lalu dalam UU ITE ada perluasan alat bukti meliputi dokumentasi elektronik atau foto," terang Ardi.

Hal itu kemudian dijadikan dasar ketika penidakan ETLE sehingga jaksa tidak perlu lagi barang bukti STNK atau SIM. Cukup dengan foto pelanggaran maka sistem sudah bisa terlaksana.

Sebelumnya, diberitakan Satlantas Polrestabes Semarang berencana akan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menegakan pelanggaran kendaraan bermotor pada awal Desember 2018 mendatang.

Dengan sistem tersebut polisi tidak akan lagi mengejar dan menilang. Namun mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran akan difoto melalui CCTV yang ada di jalanan Kota Semarang.

"Mekanismenya adalah pelanggaran akan direkam petugas Dishub melalui CCTV petugas kepolisian lalu akan mengidentifikasi melalui smart regident center jadi kita bisa mendapat data kepemilikan dan alamat," terang Ardi, ketika dikonfirmasi di Pos Simpang Lima, Kamis (15/11/2018).

Meski alamat pemilik kendaraan langsung bisa diketahui, namun ia tidak serta merta mengirimkan surat tilang. Pertama yang akan dikirim petugas kepolisian melalui kantor Pos adalah surat konfirmasi.

"Apakah benar kendaraan tersebut milik anda dan anda yang mengemudikan. Kurang lebih akan seperti itu konfirmasinya. Lalu diberikan waktu empat hari untuk mengkonfirmasi kembali ke petugas kepolisian melalui telepon atau Whatsapp call center yang tertera di surat itu," imbuh Ardi.

Jika kemudian dikonfirmasi benar, maka polisi baru akan mengirimkan surat tilang. Setelah itu pelanggar bisa membayar denda tilang melalu E Tilang dengan mentransfer ke BRI atau mendatangi sidang.

Namun jika dilakukan pembiaran, selama kurun waktu empat hari setelah surat sampai maka akan dilakukan pemblokiran STNK. Jika hal itu terjadi maka pemilik kendaraan tidak akan bisa melakukan perpanjangan STNK atau mutasi sebelum denda tilang dibayarkan.

"Untuk membuka blokir harus melalui proses berita acara terlebih dahulu dan pelunasan denda tilang baru kemudian pemilik STNK bisa melakukan perpanjangan, mutasi, dan perubahan identitas," beber Ardi.(*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved